Network
"Sampai detik ini ibu Mega melarang kader-kader PDIP, siapapun dia, untuk melakukan tindakan, perkataan, ucapan-ucapan yang menyerang kewibawaan pak Jokowi sebagai seorang presiden," sebut Basarah.
Baca Juga: Hasil Survei: Pendukung Anies-Cak Imin Didominasi Pihak-Pihak yang Tak Suka Cara Kerja Jokowi!
Menurut dia, dengan kondisi politik saat ini, Megawati mampu membedakan antara masalah politik dengan kenegaraan.
Menurut dia, Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDIP tetap berpegang teguh pada aturan konstitusi, yakni urusan Capres dan Cawapres merupakan wewenang partai politik.
Hal itu tertuang dalam Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilu dimulai.
Oleh karena itu, Basarah menegaskan ketika Presiden Jokowi menginginkan Capres dan Cawapres di luar PDIP, harusnya secara etika menyampaikannya terlebih dahulu kepada Ketum PDIP.
Baca Juga: Ngegas di Jawa Timur, Prabowo-Gibran Diprediksi Menang di Pilpres 2024 Menurut Survei Poltracking
Terlebih lagi, Jokowi hingga saat ini masih tercatat sebagai kader PDIP.
"Ketika pak Jokowi kemudian menginginkan calon presiden dan wakil presiden yang lain harusnya secara etika organisasi beliau menyampaikan dahulu hal ini kepada bu Megawati sebagai ketua umum PDIP, karena itulah aturan mainnya berpartai," pungkas Basarah.
Sebelumnya, pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres dinilai cacat moral. Pasalnya, Gibran lolos sebagai bakal cawapres berkat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023.
