Network
Sementara tidak ada batas usia maksimal dalam pasal tersebut.
Hal ini, menurut Najib, jelas membatasi kesempatan pemuda untuk tampil menjadi pemimpin bangsa.
Baca Juga: Emak-emak di Probolinggo Demo di Dekat Proyek Gunung Pandak, Minta Lingkungannya Jangan Dirusak
Berbagai alasan yang mendasari Pasal 169 huruf q UU Pemilu tidak lagi obyektif dan relevan (out of date).
“Usia tidak ada kaitannya dengan kualitas kematangan seseorang. Jika kaum muda dinilai masih labil atau belum cakap, tidak ada jaminan mereka yang sudah tua lebih matang.,” jelas Najib.
Banyak negara di dunia, seperti Kanada, Perancis dan Arab Saudi, pemimpin muda terpilih mengalahkan tokoh atau politisi senior.
Baca Juga: Warga Banyuwangi, Bandung dan Sumenep Terlibat Kecelakaan Beruntun di Probolinggo
Indonesia sendiri memiliki banyak pemimpin muda potensial.
Para pemimpin muda yang telah teruji memimpin berbagai posisi dan jabatan publik maupun politik.
Ada Puan Maharani yang pernah menjadi Menteri Koordinator dan kini menjabat Ketua DPR.
