Network
ZONA SURABAYA RAYA - Dalam demokrasi bernegara, Surya Dharma Paloh menyampaikan diantaranya menyinggung politik identitas, menyambut tahun politik 2024, hingga persatuan bangsa Indonesia. Dimana orasi ilmiah promovendus di FISIP Universitas Brawijaya, Malang dengan tema 'Meneguhkan Politik Kebangsaan".
"Dalam demokrasi, sistem kekuasaan diatur sedemikian rupa, sehingga terjadi perimbangan dan sirkulasi kekuasaan. Peralihan kekuasaan pun diatur sedemikian rupa sehingga terjadi secara berkala dan diselenggarakan secara terbuka, sehingga memungkinkan bagi setiap pihak memiliki kesempatan yang sama. Namun demikian, dalam sistem yang demikian pun masih kerap terjadi kondisi yang dinilai tidak fair dan perilaku yang menyeleweng," ujar Surya Paloh di gedung auditorium Samantha Krida kampus Universitas Brawijaya, Malang, Senin, 25 Juli 2022
Perilaku yang dipandang menyeleweng dalam kontestasi demokrasi merujuk pada penggunaan segala cara demi tercapainya kemenangan dan kekuasaan.
"Alih-alih mewujudkan proses peralihan kekuasaan yang fair dan bermartabat, praktik penyelewengan ini hanya akan membuat proses peralihan kekuasaan bernuansa perebutan kekuasaan," ujarnya.
Baca Juga: Gelar Doktor Honoris Causa Pertama dari FISIP UB Diberikan Kepada Surya Paloh
Surya Paloh menambahkan, pemilu pun tidak lagi menjadi ruang bagi terlaksananya sirkulasi kekuasaan yang demokratis, melainkan ajang adu siasat dan kelicikan berkompetisi.
"Alih-alih menjadi ruang pendidikan politik, pemilu hanya menjadi ajang perselisihan dan konflik. Hingga pada akhirnya, pemilu bukan lagi bagian dari upaya mencari solusi atas masalah-masalah bangsa, akan tetapi malah menjadi problem baru bagi negara," tuturnya.
Surya Paloh menyampaikan persoalan bangsa saat ini yang belum terselesaikan, dan memberi dampak lebih buruk dalam kehidupan bersama.
"Pertama, persoalan polarisasi sosial dan kebencian yang merupakan dampak dari kontestasi politik yang menggunakan eksploitasi politik identitas di berbagai lapisannya," katanya.
