Network
Luhut menjelaskan kalau rakyat tiba-tiba minta, DPR berproses, partai politik berproses sampai di MPR, dan kalau sampai terjadi penundaan satu tahun, dua tahun atau tiga tahun, sah-sah saja.
Deddy pun penasaran apakah nanti tidak balik di zaman Soeharto.
Menurut Luhut kekebasan dulu tidak seperti sekarang, sekarang rakyat boleh bersuara.
“Kebebasan dulu tidak seperti sekarang. Sekarang ini orang boleh bersuara, dulu ga berani, bisa bonyok. Sekarang apa yang ga dibilang pak Jokowi, kan pak Jokowi diem aja, sekarang apa aja rebut, pak Jokowi dibilang tidak konstitusional, wong beliau ga ngomong, itu suara dibawah kan, artinya ini belum tentu, kenapa mesti repot” jelas Luhut.
Baca Juga: Tenggelam di Depan Anaknya, Jasad Korban Ditemukan Tewas Setelah Terseret Arus Sejauh 2 Km
Suara rakyat kalau memang suara itu besar, DPR atau partai politik pasti dengar, dan itu merupakan konstituen.
Apabila rakyat terus berkembang, bilang di DPR dan MPR, konstitusi yang dibikin yang harus ditaati presiden, karena konstitusi yang memerintahkan presiden.
Deddy kembali menjelaskan bahwa konstitusi ini bisa dirubah karena keinginan-keinginan berbagai pihak.
“Kalau tidak setuju rame-rame tidak ada masalah, pak presiden juga tidak masalah, tapi orang-orang pada takut yang pengen sudah jadi gini takut tertunda, kalau saya enggak, 2024 itu kalau Tuhan kasih semua baik-baik saya sudah berusia 77 tahun, saya gamau lagi lah,” jawab Luhut.
