Network
ZONA SURABAYA RAYA - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini kembali marah-marah. Setelah memarahi aparatur sipil negara (ASN) di Bandung, Mensos Risma juga melakukan hal sama ke pejabat Pemkab Tuban, Jawa Timur.
Mensos Risma marah ketika melihat ada yang tidak beres dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau biasa disebut bantuan sosial (bansos) kartu sembako. Tepatnya di Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Sabtu 24 Juli 2021.
Saat itu, Mensos Risma kaget mendengar pengakuan warga yang menyebut hingga saat ini baru menerima bansos sembako itu dua bulan, yakni Juli dan Agustus 2021.
Padahal Kementrian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan bansos sembako untuk tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September 2021. Setiap bulan dana yang harusnya diterima warga atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp 200 ribu. Jika 3 bulan totalnya Rp600 ribu per KPM.
Baca Juga: Hore! BLT Subsidi Gaji 2021 Cair Rp1 Juta untuk Daerah PPKM Level 3-4, Cek di Link kemanker.go.id
"Ini baru dua bulan yang diberikan, yang satu bulan ke mana, mestinya dicairkan sekaligus," kata Mensos Risma yang didampingi Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky.
"Kenapa ditahan (penyaluran bansos, red). Ini lembaga hukum sudah mendengar," lanjut Risma.
Risma lantas menanyakan hal itu kepada Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos P3A), Eko Julianto.
"Kalau satu bulan penerima Rp 200 ribu, jika dikalikan 80 ribu KPM berapa itu? Berapa bunganya? Ke mana uangnya?" tanya Mensos Risma kepada Eko Julianto.
