Network
ZONA SURABAYA RAYA - Dalam beberapa hari terakhir, Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan terus mengimbau para wajib pajak (WP) untuk segera melakukan pemadanan antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Alasannya tak lain karena batas waktu validasi NIK sebagai NPWP semakin mendekat.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2022, NIK akan resmi berlaku sebagai NPWP mulai 1 Januari 2024.
Oleh karena itu, pemadanan harus diselesaikan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023.
Ditjen Pajak menggunakan akun resmi Instagramnya untuk mengingatkan pentingnya pemadanan NIK dengan NPWP guna mengintegrasikan data kependudukan dengan data perpajakan.
Langkah ini diharapkan dapat memudahkan akses terhadap berbagai layanan perpajakan.
"Demi kenyamanan dan kelancaran akses layanan perpajakan, ayo lakukan pemadanan sebelum 1 Januari 2024," tulis Ditjen Pajak melalui akun @ditjenpajakri pada Jumat 24 November 2023.
Baca Juga: Pondok Pesantren Surabaya Jadi Sorotan Ditjen Pajak Jawa Timur I dalam Peningkatan Kesadaran Pajak
Dalam laporan resminya, Ditjen Pajak mencatat bahwa hingga 22 November lalu, sekitar 59,3 juta WP telah memvalidasi NIK mereka sebagai NPWP.
Angka tersebut baru mencapai sekitar 81 persen dari total WP.
"Namun, masih ada 12,6 juta WP yang perlu melakukan pemadanan," tambah Ditjen Pajak.
Sementara itu, Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, menyatakan bahwa jika pemadanan NIK-NPWP tidak dilakukan hingga awal tahun depan, WP dapat mengalami kesulitan dalam mengakses layanan perpajakan, seperti Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau aktivasi Electronic Filing Identification Number (EFIN).***
