Network
ZONA SURABAYA RAYA - Sejak tahun 1945, Madiun merupakan bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia (RI). Bahkan pasca Perundingan Linggarjati dan Perundingan Renville yang membuat pemerintah RI harus menyerahkan banyak wilayah kepada Belanda, Madiun tetap masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia.
Memang pada tahun 1948, PKI sempat melakukan pemberontakan di Madiun dan kabarnya mereka sempat mendirikan sebuah negara Soviet di wilayah karesidenan tersebut. Akan tetapi secara legalitas, Madiun tetap merupakan wilayah RI. Lagipula pemberontakan PKI hanya berlangsung kurang dari 2 Minggu.
Jadi bagaimana kisah Madiun bergabung dengan RI ?
Pada tahun 1830, wilayah Karesidenan Madiun secara penuh jatuh ke tangan Belanda. Sebelumnya jatuh ke tangan Belanda, Karesidenan Madiun merupakan wilayah Karesidenan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Dengan jatuhnya Madiun ke tangan Belanda maka mulai tahun 1830, Belanda secara resmi berkuasa di Madiun.
Baca Juga: Benarkah Ibukota Madiun Pernah Dipindah ke Ponorogo? Selengkapnya di Sini...
Selama berkuasa di Madiun, Belanda membangun jaringan transportasi kereta api di karesidenan tersebut. Bahkan Madiun menjadi daerah pertama di Hindia-Belanda (nama Indonesia saat itu) yang merasakan fasilitas transportasi trem dari Staatsspoorwegen (SS). Saat itu, Staatsspoorwegen merupakan perusahaan kereta api yang dimiliki oleh pemerintah kolonial Belanda.
Fasilitas trem di Madiun menghubungkan antara Madiun dengan Ponorogo. Sayangnya, pada tahun 1983-1984, jalur trem tersebut ditutup karena kalah bersaing dengan transportasi umum seperti bus dan angkot.
Pada tahun 1942, Madiun jatuh ke tangan Jepang. Dengan demikian, Belanda menguasai Madiun hanya dalam waktu 112 tahun.
