Network
ZONA SURABAYA RAYA - Mewujudkan kemandirian fiskal Kabupaten Probolinggo melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada penerimaan pajak daerah Kabupaten Probolinggo, rupanya tidak hanya merupakan pilihan jempol.
Capaian realisasi pajak daerah yang kian melejit selama tiga tahun terakhir ini seolah menegaskan bahwa, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo selama ini sangat berperan aktif dalam peningkatan PAD pada sektor pajak daerah.
Untuk menjamin agar kondisi ini tetap on the track, beberapa strategi penting dan inovasi yang menunjang pelayanan wajib pajak telah dilaksanakan BPPKAD melalui Bidang Pendapatan Pemkab Probolinggo.
Salah satunya yang sedang gencar diupayakan adalah pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Baca Juga: Arab Saudi Mau Buka Kasino, Turis dan Investor Israel Bakal Diundang Nih
Dimana sebelumnya penerimaan pada salah satu mata pajak daerah ini seringkali mengalami keterlambatan pelunasan.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Dewi Korina melalui Kepala Bidang Pendapatan Ofie Agustin, Kamis 26 Januari 2023 saat membagikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 tahun 2023 di Pendopo Kecamatan Krejengan.
Menurut Ofie, selama ini pembagian SPPT pasca pemutakhiran dan penetapan data Nomor Objek Pajak (NOP) selalu dilaksanakan pada bulan Maret sampai April.
Namun sejak tahun 2023 ini kecanduan melakukan percepatan, dengan update data lebih cepat dan membagikan SPPT ini pada bulan Januari atau lebih cepat dua bulan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
