Network
ZONA SURABAYA RAYA - Sejumlah rangkaian kegiatan menyemarakkan acara festival 1 Abad NU yang berlangsung selama 10 hari 13 hingga 22 Januari 2023 di Alun-alun Kota Probolinggo.
Salah satunya kolaborasi PC Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) dengan PC IPNU dan PC IPPNU Kota Probolinggo yang menggelar sosialisasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha Pondok Pesantren (OPOP) dan UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal, Rabu 18 Januari 2023 malam.
“PC ISNU Kota Probolinggo sudah mempunyai 20 pendamping yang siap mendampingi UMKM yang belum bersertifikat halal. Akan kita bantu sampai keluar sertifikat halalnya dan itu gratis,” ujar Ketua PC ISNU Kota Probolinggo, Indah Yulianti dalam sambutannya.
Indah mengungkapkan, mengawali tahun 2023 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) Kementerian Agama kembali membuka program sertifikasi halal gratis (Sehati) melalui mekanisme pernyataan pelaku usaha (self declare).
Baca Juga: Penduduk Miskin di Blitar Sebanyak 10 Ribu Jiwa, di Tempatmu Ada Berapa?
“Di tahun 2023 ada 1 juta kuota sertifikasi halal bagi UMKM. Kami berkolaborasi dengan Kemenag untuk membantu mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi UMKM. Jika tidak memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha), kami bantu untuk membuatkan sampai keluar sertifikat halal tersebut dan gratis. Karena di tahun 2024 jika tidak mempunyai sertifikat halal maka pemerintah akan memberikan sanksi yang akan menyulitkan UMKM dalam memasarkan produknya,” ungkapnya.
Bahkan di festival ini pihaknya juga membuka klinik halal, sebagai media bagi masyarakat untuk menambah wawasan terkait sertifikasi halal tersebut.
“Monggo siapapun bisa bertanya atau konsultasi secara langsung di klinik halal ini, atau bisa secara online melalui WhatsApp yang sudah kami cantumkan di flyer. Kami siap membantu hingga selesai,” terang Indah.
Senada dengan Ketua PC ISNU Kota Probolinggo, salah satu nara sumber Muhammad Arifiyanto pendamping proses halal ISNU Provinsi Jatim menjelaskan, UMKM telah menjadi penopang perekonomian dalam persaingan pasar global sehingga perlu adanya standarisasi produk halal yang diproduksi oleh para pelaku usaha melalui pendampingan proses produk halal (PPH).
