Network
Baca Juga: Bandit Curanmor Dilumpuhkan Usai Coba Kabur dan Melawan Polisi Saat Ditangkap
Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin mengatakan penerima bantuan sosial ini harus memenuhi persyaratan yang sah.
Yaitu memiliki KTP Kota Probolinggo, kartu E-UMKM dan bukan sebagai penerima bantuan PKH dan dana bantuan sosial lainnya.
“Karena kita ingin semua merata, bukan keluarga dari ASN, TNI/Polri, BUMN, BUMD yang masih aktif. Bantuan ini dilaksanakan mulai bulan Oktober sampai dengan Desember, dengan nominal sebesar Rp 150 ribu per bulan. Karena bulan Oktober dan November dijadikan satu maka menerima sebesar Rp 300 ribu,” terangnya.
Habib Hadi hadir bersama jajaran Forkopimda untuk melihat langsung penyaluran bantuan sosial BTT-BLT agar berjalan dengan lancar.
Habib Hadi sekaligus memberi penguatan kepada penerima manfaat agar memanfaatkan bantuan ini sesuai dengan kebutuhan.
“Saya hadir bersama Forkopimda disini untuk melihat penyaluran bantuan dan mengontrol sebagai bentuk tanggung jawab dan amanah. Untuk melaksanakan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pusat. Maka kita komitmen untuk terus berjalan bersama untuk melakukan sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada,” tandasnya.
Ia berharap bantuan sosial ini dapat membantu meringankan beban dampak dari kenaikan harga BBM.
“Kami berharap bantuan ini benar-benar digunakan sesuai dengan kebutuhan. Dengan kondisi ekonomi saat ini kita harus bisa mengontrol, jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat,” pesan wali kota.
Sementara itu, Kajari Hartono berharap masyarakat dapat memanfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya.
