Pegiat Antikorupsi Probolinggo Desak Calon Sekda Pemkab Probolinggo harus Bersih dan tak pernah Diperiksa KPK

- 8 Oktober 2022, 18:00 WIB
Samsudin, Pegiat Anti Korupsi Kabupaten Probolinggo. /Zona Surabaya Raya /Ahmad Saifullah
Samsudin, Pegiat Anti Korupsi Kabupaten Probolinggo. /Zona Surabaya Raya /Ahmad Saifullah /

ZONA SURABAYA RAYA - Jelang purna tugas, Soeparwiyono sebagai Sekda Pemerintah Kabupaten Probolinggo, mendapatkan sorotan tajam berbagai pihak.

Sorotan tajam itu di lontarkan langsung oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Probolinggo.

Bupati LSM LIRA Kabupaten Probolinggo, Samsuddin mengatakan, jika masa jabatan Sekda diketahui berakhir pada Bulan Desember 2022 mendatang.

Oleh karenanya, diminta kepada Pemkab Probolinggo khususnya Wakil Bupati Probolinggo, Timbul Prihanjoko mengambil langkah tepat.

Baca Juga: Jabatan Sekda Kabupaten Probolinggo Akan Jadi Rebutan, Siapa yang Bakal Menjabat Selanjutnya?

"Itu harapan kami selaku warga Kabupaten Probolinggo sekaligus pegiat antikorupsi, agar Sekda yang dipilih nantinya benar-benar pro terhadap korupsi dan sama sekali tidak diperiksa oleh KPK dalam kasus TPPU ataupun Gratifikasi," kata Samsuddin.

Sehingga, kata Samsuddin, Pemkab Probolinggo mengembalikan marwah dan mengambil kepercayaan masyarakat setelah adanya kasus OTT Bupati Probolinggo Nonaktif, Puput Tantriana Sari dan suaminya selaku mantan anggota DPR RI, Hasan Aminuddin.

"Karena semenjak adanya kasus OTT oleh KPK ini, kepercayaan masyarakat benar-benar sangat berkurang kepada pemerintah,"paparnya.

"Oleh karena itu kami harap Sekda pengganti yang terpilih ini tidak ada keterlibatan dalam kasus ini, hal ini juga demi kebaikan pemerintah sendiri," tuturnya.

Baca Juga: Sekda Kabupaten Pasuruan Meninggal Dunia

Pria kelahiran Tiris Kabupaten Probolinggo ini medesak Wakil Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko, yang sekaligus mendapat tugas Plt Bupati untuk memilih calon Sekda yang memiliki kompetensi, integritas, dan juga moralitas tinggi.

"Mendesak Wakil Bupati memilih Sekda yang memiliki moralitas tinggi dibuktikan dengan tidak pernah dipanggil KPK yang berkaitan dengan kasus OTT maupun Gratifikasi, pro terhadap pemberantasan korupsi, menjaga profesionalitas ASN, menjunjung netralitas yang tidak berafiliasi kepentingan politik praktis manapun," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, Soeparwiyono akan memasuki purna tugasnya di akhir bulan Desember 2022.

Jabatan Sekda Kabupaten Probolinggo yang strategis itu, bakal menjadi rebutan oleh para penjabat eselon II di Pemkab Probolinggo

Namun, dalam jabatan strategis itu masih ada mekanisme yang harus dilalui untuk menjadi Sekda Kabupaten Probolinggo.

Menanggapi akan berakhirnya Sekda Kabupaten Probolinggo, pada akhir Desember 2022 itu dibenarkan oleh Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Syamsul Huda

Menurutnya, Sekda Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono ini, akan purna tugas pada akhir tahun ini.

Masa kerja pejabat eselon II itu terhitung sampai pada tanggal 31 Desember mendatang.

Namun, pada awal tahun 2023 nanti, Soeparwiyono tidak menjabat sebagai sekretaris daerah Kabupaten Probolinggo lagi.

Sebab, pada 2023 nanti kursi jabatan sekda Kabupaten Probolinggo itu akan diisi oleh pejabat yang baru.

"Iya betul, sampai akhir tahun ini Pak Sekda bertugas. Awal tahun depan akan digantikan pejabat yang baru," ungkapnya, Kamis 6 Oktober 2022.

Selain itu, Syamsul mengungkapkan, untuk seleksi jabatan sekda itu masih dalam kajian. Pihaknya belum bisa menjelaskan secara detail apa yang menjadi syarat utama untuk bisa mengikuti seleksi jabatan sekda itu.

Namun, usai kajian ini dilakukan, pihaknya akan mengusulkan pada Wakil Bupati Probolinggo untuk menjadwal pada tahapan berikutnya.

Tahapan yang dimaksud ialah berupa rencana pembukaan Seleksi Terpadu Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekda Kabupaten Probolinggo itu.

Seleksi itu, akan diupayakan oleh Pemkab Probolinggo dibuka dalam tahun ini.

Dengan harapan, usai purna tugas Sekda Soeparwiyono tidak ada kekosongan jabatan. Artinya, kursi eselon IIA itu akan digantikan langsung oleh pejabat baru yang terpilih.

"Kami masih mengkajinya. Kami upayakan tahun ini seleksi itu dilakukan. Harapannya tahun depan jabatan itu bisa langsung digantikan oleh pejabat yang baru,"pungkasnya.***

Editor: Rangga Putra


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah