Network
ZONA SURABAYA RAYA - Asosiasi Pendamping Desa Indonesia (APDI) Kabupaten Probolinggo, menyoroti adanya Pencairan Dana Desa (DD) di Kabupaten Probolinggo yang lelet.
Sebab, saat ini banyak pemerintah desa yang ingin menggunakan dana desa di Kabupaten Probolinggo.
Hal itu diungkap oleh Ketua APDI Kabupaten Probolinggo, Abdur Rahman, pada Zona Surabaya Raya (Pikiran Rakyat Media Network) saat di kantor ruang Fraksi PKB DPRD Kabupaten Probolinggo, Selasa 2 Agustus 2022.
Berdasarkan hasil pengamatannta, penyaluran DD dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKD (Rekening Kas Desa) melalui RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) selalu mengalami keterlambatan di setiap tahapannya.
Baca Juga: Busyet! Pemkot Surabaya Tanam 1000 Tanaman setiap Hari, Demi Apa Coba?
Sejumlah desa yang memiliki kepala desa (kades) baru, banyak mengeluhkan persoalan pencairan DD tersebut.
Kata Rahman, hingga saat ini belum menerima DD tahap II. Sehingga banyak desa yang belum bisa merealisasikan apa yang sudah direncanakan dan dituangkan dalam APBDes tahun 2022.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa di dalam Pasal 17 ayat 4. Menyebutkan bahwa tahap II sebesar 40% dari pagu DD, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus.
Tidak hanya itu, lanjut Rahman, dinas terkait juga kurang mensosialisasikan terkait persyarakar pengajuan DD tahap II, terutama pada kades terpilih 2022.
