Network
Meskipun sebetulnya, dia juga mengaku, bahwa tidak sedikit rumah sakit yang berat melakukan hal itu, lantaran peralatan yang digunakan masih menggunakan harga yang lama.
"Jadi memang rumah sakit juga berat karena beberapa rumah sakit beli peralatan dengan harga lama. Tapi ya sudah itu perintah jadi kami ikuti saja," ujarnya.
Baca Juga: Harga Tes PCR Mahal, Jokowi : Saya Minta Agar Biaya di Kisaran Rp450 Ribu
“Karena itu mendadak ditetapkan kemarin jadi kami perlu waktu untuk negosiasi dengan supplier. Kalau pemerintah bisa membantu menghubungkan dengan agennya untuk menurunkan harga pasti terealisasi. Komponen tersebut dari supplier dan banyak hal. Perlu diingat juga rumah sakit memerintahkan nakesnya tanpa biaya juga. Biayanya besar tidak hanya untuk masyarakat, tapi untuk nakesnya sendiri karena ada yang kena banyak. Tidak mungkin nakes juga dibebankan tes pcr," keluhnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Premier Surabaya tersebut, menuturkan, pada dasarnya, rumah sakit akan mematuhi kebijakan pemerintah.
Namun, bagaimana nanti nego dengan supplier supaya bisa mencapai keseimbangan harga yang bisa diterapkan pasti akan mengikuti harga pokok.
Baca Juga: Karyawan Luar Daerah yang Kerja di Surabaya Wajib Swab PCR, Ini Permintaan Apindo ke Wali Kota
"Belum dari SDM, operasional, tetapi juga yang perlu dipertimbangkan adalah biaya pemerintah untuk pemeriksaan nakesnya sendiri apabila terkena, satu orang minimal 5-6 kali. Jadi perlu dipikirkan dalam hal ini menyikapi dengan bijak," tuturnya.
Pihaknya mengaku akan tetap mengikuti peraturan yang telah dibuat, tetapi tetap berharap Pemerintah bisa melakukan bantuan subsidi kepada RS Swasta, utamanya pada pihak supplier reagen.
"Kami mengikuti ketentuan negara cuman harus usulkan dengan bijak supaya rumah sakit tidak bangkrut karena ini artinya bantuan pemerintah dari sisi suppliernya, sehingga dari suppliernya juga menurunkan harga pokok yang bisa diturunkan," tandasnya.
