ZONA SURABAYA RAYA - Bagus Hendraning Kobarsyih dari Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa Palestina tetap menjadi fokus prioritas dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia.
Dirinya menyampaikan pesan kuat dalam acara Talk Show Peacemaker Forum Bulan Solidaritas Palestina 2023 di Jakarta.
"Indonesia tetap mendukung Palestina secara berkelanjutan dan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel," tegas Bagus melalui video pada acara tersebut.
Baca Juga: Mahasiswa Palestina Jadi Sasaran Penembakan di Vermont, AS: Tindakan Kebencian Terhadap Kuffiyah
Bagus menekankan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina akan terus berlanjut dengan cara yang beragam, termasuk dalam memperkuat kerja sama bilateral, serta memanfaatkan forum-forum internasional untuk mengadvokasi kemerdekaan Palestina.
"Isu Palestina tetap perlu diperjuangkan dan diangkat sebagai fokus perdamaian dunia," ungkapnya.
Selain itu, Indonesia juga mendukung gencatan senjata permanen untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi penghentian kekerasan dan bantuan kemanusiaan di Palestina.
Bagus mengapresiasi tingginya inisiatif Aqsa Working Group (AWG) dalam menggelar bulan solidaritas Palestina pada November ini dan percaya hal ini menjadi pendorong kesadaran global tentang penderitaan rakyat Palestina.
Baca Juga: Indonesia Siap Kirimkan Kapal Rumah Sakit ke Gaza, Palestina
Sementara itu, Wakil Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Ahmed Metani, mengungkapkan bahwa pasukan Israel telah menyebabkan kerusakan besar dan membuat ratusan ribu orang menjadi pengungsi serta melakukan puluhan pembantaian di Palestina.
Ahmed menegaskan perlunya dukungan internasional untuk menghentikan kebijakan selektif dalam menegakkan keadilan bagi rakyat Palestina yang berjuang untuk hidup dalam keamanan dan martabat yang layak.
Talk Show Peacemaker Forum yang diadakan oleh Aqsa Working Group (AWG) dan Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia merupakan upaya kolaboratif untuk menyoroti isu Palestina dengan melibatkan sejumlah pihak penting, termasuk Kementerian Luar Negeri RI, MER-C, MUI, dan Kedutaan Besar Palestina.***