ZONA SURABAYA RAYA - Sudah 2 tahun semenjak pemerintahan Aung San Suu Kyi digulingkan dalam kudeta militer pada 1 Februari 2021 lalu, meski partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi, menang pemilihan umum pada November 2020.
Mengetahui itu, rakyat Myanmar pun tak berdiam diri. Mereka terus melawan Junta Militer. Baru-baru ini, warga Twitter kembali dihebohkan dengan cuitan @randomworldwar.
Bahwa rakyat Myanmar membuat Submachine Gun (senapan mesin ringan) dari printer 3d.
Tampilan senjata api tersebut tampak seperti mainan anak-anak dengan warna yang cerah.
“Senjata Api 'plastik' rakyat, yang dipakai untuk melawan pemerintahan Junta Militer di Myanmar, namanya FGC-9! F*ck Gun Control 9x19mm atau FGC-9 adalah pistol caliber carbine/submachine gun yang dibuat dengan mesin printer 3D dan digunakan rakyat Myanmar yang menentang kudeta," cuit @randomworldwar, dikutip dari The Observer via Yahoo News, Rabu, 1 Maret 2023.
@randomworldwar melanjutkan bahwa bahan baku yang didapat berasal dari toko perkakas/bangunan, mereka pun dapat dengan mudah mengambil desain dari internet.
Baca Juga: Bom Bekas Perang Dunia ke-2 Meledak di London Polisi Lakukan Penyelidikan
Selain itu mereka juga memproduksi massal senjata tersebut.
“Ini senapan dengan receiver plastik (filament, nylon, apapun yang kuat dan bisa digunakan mesin 3D printer normal) dan dengan laras dengan rifling homa-made," sebut @randomworldwar.
"Memakai magazine Glock asli atau hasil 3D-printed juga. Normalnya semi-auto only, tapi bisa dimodifikasi full-auto” lanjutnya.
Sementara itu, dilansir dari akun twitter resmi UNICEF, bahwa selama 2 tahun terjadinya kudeta, lebih dari 1,5 juta penduduk terpaksa harus mengungsi.
Mereka juga masih harus menghadapi berbagai ancaman akan masa depan anak-anak mereka.
Amnesty International mengatakan bahwa setidaknya terdapat 7,8 juta anak yang tidak bersekolah.
Baca Juga: Kepala Bantuan Kemanuasiaan PBB Martin Griffiths Jadwalkan Kunjungi Turki dan Suriah
"Selain itu banyak bangunan seperti tempat ibadah, rumah sakit, serta bangunan sipil lainnya telah dibakar," tutur Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Turk. ***