Network
ZONA SURABAYA RAYA - Digitalisasi sektor keuangan merupakan salah satu isu yang menjadi sorotan dalam pertemuan ke-3 Deputi Bidang Keuangan dan Bank Sentral G20 (FCBD), pada 13--14 Juli, dan pertemuan ke-3 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBG) pada 15–16 Juli 2022 di Nusa Dua, Badung, Bali.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Kementerian Keuangan Dian Lestari menyampaikan salah satu agenda prioritas yang dibahas mengenai isu-isu sektor keuangan (financial sector issues), di antaranya mencakup upaya mempercepat digitalisasi di sektor keuangan.
"Transformasi digital ini diperlukan bagi perekonomian pascapandemi. Ini jadi model transaksi yang mewarnai kegiatan ekonomi masyarakat, saat pandemi, (layanan berbasis digital) menjadi engine (mesin) yang menggerakkan perekonomian," kata Dian, dikutip ZonaSurabayaRaya.com, Rabu 13 Juli 2022.
Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aida S. Budiman menyampaikan digitalisasi alat pembayaran merupakan salah satu strategi jitu atau game changer guna mencapai tujuan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Baca Juga: Rayakan HUT ke-69 Bank Indonesia, Gubernur BI Perry Warjiyo Minta Jajaran Lakukan 3 Hal
Hal tersebut disampaikan, dengan alasan bahwa alat pembayaran digital memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan di sektor keuangan.
Tentunya terlepas dari strata, kelompok usia, dan gender.
"Digitalisasi itu untuk semua. Teknologi itu memungkinkan berbagai aktivitas (di sektor ekonomi dan keuangan) menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Manfaat digitalisasi itu pun untuk semua kalangan, masyarakat pada umumnya, termasuk kelompok rentan. Digitalisasi juga menjadi cara mengurangi kesenjangan," kata Aida dalam seminar yang merupakan acara sampingan (side event) pertemuan ke-3 FMCBG dan FCBD G20 di Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu.
Lebih lanjut Aida juga mendorong kelompok industri, termasuk di antaranya perbankan, teknologi keuangan (fintech), dan pelaku usaha. Tujuannya yakni untuk memperkuat sinergi, dan meningkatkan kolaborasi dalam upaya digitalisasi layanan ekonomi dan keuangan di Indonesia.
Guna mendukung upaya tersebut, Bank Indonesia telah berkolaborasi bersama industri mengembangkan alat pembayaran berbasis digital, di antaranya QRIS, BI-Fast, dan SNAP.
Baca Juga: Bank Indonesia dan Misbakhun Blusukan di Pulau Terpencil di Probolinggo
Di mana ketiganya merupakan tindak lanjut dari Blue Print Sistem Pembayaran (BSPI 2025).
QR Indonesian Standard (QRIS) sebagai salah satu alat pembayaran berbasis digital saat ini telah dipakai 20,6 juta pengguna.
"Targetnya sampai akhir 2022 ada tambahan 15 juta pengguna baru," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Tak hanya itu, Aida menambahkan pelaku usaha yang menggunakan QRIS mencapai 19,2 juta, yang hampir 90 persen di antaranya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Kami berharap seluruh pelaku UMKM yang mencapai 65 juta usaha dapat menggunakan QRIS," lanjutnya.
Baca Juga: East Java Digital Transformation Week 2022, Upaya BI Dorong Inklusi Keuangan Digital
Ke depan, Aida menyampaikan bahwa BI akan terus berkomitmen mendukung dan mempercepat berbagai upaya digitalisasi keuangan melalui tiga langkah.
Langkah tersebut meliputi reformasi regulasi, mengembangkan infrastruktur pembayaran yang terintegrasi, dan mengembangkan praktik pasar yang aman, efisien, dan seimbang.***
