Network
ZONA SURABAYA RAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya optimistis penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan semakin meningkat signifikan dengan diberlakukannya opsen pajak. Diperkirakan, opsen pajak ini mampu mendongkrak PAD hingga mencapai Rp 1 triliun per tahun.
Mulai Januari 2025, pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Surabaya akan mengalami perubahan besar.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), kewenangan pengelolaan kedua jenis pajak ini dialihkan dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota.
Baca Juga: Banjir Lebih Cepat Diatasi dengan Aksi Warga, Wakil Ketua DPRD Surabaya: Jangan Nunggu Pemkot!
Perubahan ini membuka peluang besar bagi Pemkot Surabaya untuk meningkatkan PAD. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Febrina Kusumawati, akrab disapa Febri, menjelaskan bahwa semakin banyak kendaraan berplat L Surabaya, semakin besar pula PAD yang diterima.
Lonjakan PAD dan Strategi Peningkatan
Febri optimistis opsen pajak ini akan menghasilkan tambahan PAD sekitar Rp 600 miliar per tahun. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor sebelumnya yang berkisar Rp 400 miliar.
Peningkatan PAD ini tak hanya berasal dari opsen pajak. Saat ini, dua sumber terbesar PAD Surabaya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Febri menegaskan komitmen Pemkot Surabaya untuk terus meningkatkan PAD melalui optimalisasi PBB, BPHTB, dan opsen pajak.
Upaya mendongkrak PAD tahun 2024 tak hanya fokus pada pencapaian target, tetapi juga realisasi percepatan.
