Network
Abdul Maliq menjawabnya dengan tegas, bahwa semuanya tidak benar. Menurutnya, Pengurus Cabang hasil Konferensi Caretaker Jilid I sangat kooperatif membantu menyediakan data-data formil dan apa yang diperlukan. Demikian pula MWC dan ranting-ranting.
"Mereka diundang, datang, diminta menandatangani pernyataan ketaatan, ditandatangani, tidak ada penolakan. Kalau kekecewaan, ya pasti ada, karena mereka sesungguhnya sudah menyalurkan aspirasinya pada konferensi yang telah berlangsung sebelumnya," jelas Abdul Maliq.
Dia menilai, kepengurusan yang "disingkirkan" oleh pusat ini lebih mengalah, dan mencoba menjauh dari kegaduhan
"Tapi mereka juga dapat (taslim) untuk menghindarkan kegaduhan, dan mengikuti saja arahan dan program Caretaker. Mereka, para pegiat NU di Surabaya hanya ingin menjaga marwah jam'iyah," terangnya.
Baca Juga: VIRAL Pria Berseragam TNI Naik NMAX Tendang Motor Ibu-ibu, Anggota DPR: Lawan Tuh KKB!
"Kalau mau disebut kendala, memang ada sedikit hambatan administratif karena beberapa MWC dan Ranting telah habis masa khidmatnya disebabkan jeda waktu 1,5 tahun yang dinyatakan sebagai status quo, di mana pengurus hasil konferensi jilid I dianggap tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SKnya," imbuhnya.
Sementara itu, warga NU, Ahmad Zamroni, yang mengaku sebagai Nahdliyin awam, mempertanyakan keputusan PBNU yang dirasa janggal.
Terlebih lagi kepengurusan PCNU kota Surabaya terbilang baik-baik saja, tiba-tiba diganti.
"Sebagai Nahdliyin amatiran yang hanya melihat suatu hal berdasarkan hati nurani, saya mempertanyakan kejanggalan keputusan PBNU mengusik ketenteraman pengurus NU Surabaya ngerumat umat dan masyarakat," ujar Zamroni.
