Network
”Kalau memang mau memberdayakan masyarakat miskin, yang dibutuhkan adalah kesempatan kerja atau bantuan modal aset produksi. Misal ada tukang becak yang masih sewa, kalau diberi bantuan becak tentu akan lebih signifikan hasilnya,” tuturnya.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya serta Ketua Lembaga Transformasi (Letram) Moch. Mubarok Muharam ke depannya pemerintah perlu membuat aturan yang lebih tegas.
”Yang pasti subsidi untuk masyarakat bawah harus tetap ada. Misal yang boleh beli BBM subsidi khusus untuk pengguna sepeda motor atau mobil CC tertentu,” kata Mubarok.
Mubarok menekankan, BLT bertujuan agar masyarakat bisa survive. Namun senada seperti pernyataan Bagong, BLT ini menurut Mubarok hanya bersifat sesaat saja. Namun yang terpenting adalah bagaimana mendesain lapangan kerja yang dapat menyerap masyarakat banyak. Selain itu juga perrbaikan penyaluran subsidi untuk beasiswa sekolah atau fasilitas kesehatan, dan lain-lain.
Terpisah, pengamat ekonomi Unair, Wisnu Wibowo mengatakan selain penyaluran BLT untuk menjaga daya beli masyarakat, yang tidak kalah penting adalah menjaga kelancaran pasokan BBM. Tidak hanya bagi konsumen di perkotaan tapi juga merekak yang jauh dari SPBU harus dipastikan bisa mendapatkan BBM dengan mudah.
”Dampak dari penyesuaian harga BBM ini dampaknya bisa berangsur-angsur berkurang tergantung bagaimana kebijakan pemerintah yang mengikuti penyesuaian harga. Kalau kebijakannya tidak tepat, dampaknya bisa terasa sampai akhir tahun,” kata Wisnu.
Untuk BLT BBM ini pemerintah menargetkan 20,65 juta KPM (Kelompok Penerima Manfaat). Adapun, penyaluran BLT BBM dilakukan melalui PT. Pos Indonesia selama empat bulan, yaitu September hingga Desember 2022 dengan besaran Rp150 ribu per bulan.
Mekanisme penyaluran dibagi ke dalam dua tahap, yakni tahap pertama Rp300 ribu pada September dan tahap kedua Rp300 ribu pada Desember, sehingga total bantuan yang diterima setiap KPM sebesar Rp600 ribu. Totalnya BLT yang akan disalurkan mulai besok sebesar Rp 12,4 triliun.
