ZONA SURABAYA RAYA – Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo berkaitan dengan pentingnya fokus pada pencapaian target penurunan stunting hingga mencapai 14% pada tahun 2024, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendukung penuh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menggandeng pihak swasta untuk mempercepat penurunan Stunting.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Ir. Restuardy Daud, M.Sc. saat menggelar Dialog Kebijakan bertema “Penguatan Sinergitas Lintas Sektor Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting” di Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 12 Juli 2023.
“Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 bahwa percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi,” ucarnya.
"Dalam percepatan penurunan stunting dibutuhkan kerja sama multi sektor di pusat, daerah dan desa" katanya
"Salah satunya dengan melibatkan sektor swasta. Selain itu juga perlunya pendekatan pentahelix untuk mendukung percepatan penurunan stunting dengan menyediakan platform kerja sama antara pemerintah dan unsur pemangku kepentingan (dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat dan media) dengan prinsip kemitraan" ujarnya.
“Diharapkan juga kepada pemerintah daerah ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat lebih memahami pentingnya sinergitas multi sektor dan dapat menguatkan komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan program/kegiatan percepatan penurunan stunting dengan keterlibatan sektor swasta,” tegasnya.
Baca Juga: Misteri Arca Totok Kerot Kediri, Arca yang Konon Pernah Pindah Sendiri Tanpa Campur Tangan Manusia
Melalui seminar Dialog Kebijakan tersebut, diharapkan adapat mningkatkan kesadaran dan pemahaman Pemda dan stakholder terkait akan pentingnya percepatan penurunan stunting nasional.
Sementara, Sekretaris Utama BKKBN, Drs. Tavip Agus Rayanto menjelaskan bahwa, penurunan stuntingg hingga 14% membutuhkan kerja ekstra agar target tercapai. Karena, waktunya hanya tinggal satu setengah tahun lagi.
“Namun kita tetap optimis target dapat tercapai. Oleh karena itu pentingnya ada kerjasama semua pihak dalam membangun integrasi secara holistik,” terangnya.
Secara pusat sudah dipacking anggaran untuk lembaga maupun kementerian yang menangani stunting. Baik yang bersifat intervensi spesifik, sensitif maupun bersifat dukungan.
Dalam seminar Dialog Kebijakan tersebut turut menghadirkan narasumber menarik diantaranya Sekretaris Utama BKKBN, Plh. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik dan Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kemenkes.***