ZONA SURABAYA RAYA - Saleh Mukadar angkat bicara terkait polemik kepemilikan saham di PT Persebaya Indonesia (PI). Ia membantah pernyataan dua mantan pengurus Persebaya Surabaya yang menyebut saham Azrul Ananda 70 persen di klub tersebut seperti abal-abal dan tidak sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT).
"Tidak benar saham Azrul di Persebaya abal-abal. Kepemilikan saham itu dicatat Notaris dalam Akta tertulis," tandas Saleh Mukadar yang dikonfirmasi Zona Surabaya Raya (Pikiran Rakyat Media Network), Rabu 28 September 2022.
Saleh Mukadar menegaskan kepemilikan saham PT PI itu membantah pernyataan mantan Ketua Umum Persebaya Arif Afandi dan mantan Direktur Pengembangan Usaha dan Bisnis PT PI, Kardi Suwito.
Dalam diskusi yang digelar JTV, Kardi Suwito menyatakan saham 70 persen Azrul Ananda yang semula dimiliki PT Jawa Pos Sportainmen (JPS) yang kemudian dialihkan ke PT Deteksi Basket Lintas Indonesia (DBLI) itu tidak seperti diatur dalam UU Perseroan.
Baca Juga: RIVALITAS TINGKAT DEWA! Pelatih Persebaya Aji Santoso Akan Bikin Arema FC Bernasib Seperti Persija
Pasalnya, menurut Kardi, tidak ada proses jual beli dalam pengalihan saham tersebut. Meski Azrul sebagai pemegang saham mayoritas, namun dia tidak bisa menjual ke pihak ketiga.
Jadi Azrul pemilik saham, tapi tidak memiliki saham tersebut. Namun menurut Kardi, Azrul memberikan kompensasi Rp7,5 miliar atas saham tersebut.
Melihat penjelasan Kardi Suwito, Arif Afandi menyebut jika saham yang dimiliki Azrul tersebut seperti saham abal-abal. Pasalnya, dia punya saham tapi tidak memiliki saham. Tidak seperti diatur dalam UU PT.
"Ini isu yang penting. Pertanyaan kemudian, kalau benar-benar Azrul mundur dari pengelola dan pemilik saham, apalagi 70 persen saham itu ternyata adalah kepemilikan saham abal-abal," kata Arif Affandi dalam diskusi tersebut.
Menanggapi Saleh meluruskan pandangan dua mantan mantan pengurus Persebaya itu. "Saham Persebaya itu tidak bisa diperjualbelikan karena milik orang banyak," tandas Saleh.
Saleh mengakui sebelum dipegang PT JPS, dirinya tercatat sebagai pemilik 55 persen saham Persebaya. Lalu Cholid Ghromah 25 persen dan 20 persen sisanya dipegang Koperasi Surya Abadi Persebaya.
Komposisi kepemilikan saham itu, lanjut Saleh kemudian berubah. Saham yang ia pegang dan milik Cholid Ghoromah dilebur ke KSAP. "Jadi 100 persen milik KSAP," terang politisi senior PDIP ini.
Baca Juga: Persebaya Klaim Rugi Rp 15 Miliar akibat Sanksi 5 Laga Kandang tanpa Penonton, Ini Rinciannya
Setelah PT JPS masuk, masih kata Saleh, diputuskan dalam RUPS, sebanyak 70 persen dialihkan ke Azrul melalui PT JPS dengan kompensasi Rp7,5 miliar.
"Kompensasi sebesar itu melanjutkan koperasi. Uangnya digunakan untuk membayar utang dan gaji pemain saat itu," papar Saleh yang juga mantan anggota DPRD Surabaya dan DPRD Jatim ini.
Kompensasi Rp7,5 miliar itu, kata Saleh sangat kecil jika dibanding valuasi saham Persebaya saat itu di kisaran Rp60 Miliar sampai Rp 120 Miliar.
"Valuasi saham Persebaya Rp60 Miliar sampai Rp 120 Miliar itu tahun 2013. Kalau saat ini pasti lebih dari itu," tandas Saleh.
Ia juga menyampaikan bahwa 70 persen saham Azrul Ananda itu hanya sebagai saham pengelolaan.
"Ketika sudah tidak mau, wajib dikembalikan ke Persebaya," jelas Saleh Mukadar yang juga mantan wartawan ini.
Menurut Saleh, selama Azrul mampu mengelola 70 persen saham itu, ia dipersilakan mengambil keuntungannya.
"Jadi Azrul hanya mengelola saja, kalau untung yang 70 persen itu ambil saja," papar Saleh.
Bagi Saleh, polemik kepemilikan saham itu tidak perlu diperdebatkan. Apalagi Azrul sudah menyatakan akan mengurus semuanya hingga akhir musim Liga 1 2022-2023.
Baca Juga: Profil Aji Santoso, Arek 'Kera Ngalam' Malang yang Setia dengan Panji Persebaya Surabaya
"Kalau Azrul masih mau meneruskan (mengelola Persebaya, red) silakan saja," cetus Saleh.
Namun jika tidak mau, Saleh mengimbau agar segera mencari penggantinya.
"Bisa Azrul atau Koperasi yang mencari (CEO baru Persebaya, red," saran Saleh.
Saleh pun menegaskan selama RUPS tidak memutuskan mengganti Azrul Ananda, maka ia masih menjadi CEO Persebaya.
"Semuanya harus diputuskan oleh RUPS," pungkas Saleh. ***