Network
Pemerintah juga telah menyusun skenario rinci untuk pemindahan PNS ke IKN.
Proses ini akan dilakukan secara bertahap, mencakup jangka pendek, menengah, dan panjang. Ketersediaan gedung hunian menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penempatan PNS di IKN.
Menurut Azwar, dalam skenario jangka pendek (Agustus – Oktober 2024), setidaknya akan ada 2.500 PNS yang mulai ditempatkan di IKN. Namun, hal ini tergantung pada kemajuan pembangunan gedung.
Baca Juga: Raup Rp 7,4 Miliar, 4 Pelaku Penipuan CPNS dengan 103 Korban Ditangkap Ditreskrimum Polda Jatim
"Kami berharap sampai Oktober [2024] akan ada kemajuan gedungnya," tambah Azwar.
Sebelumnya, Kementerian PANRB dan Sekretariat Kabinet telah mengadakan diskusi mendalam mengenai pemindahan PNS ke IKN. Menteri Anas menyebutkan bahwa skenario ini melibatkan penyesuaian kelembagaan dan kesiapan hunian bagi PNS.
Presiden menekankan bahwa perpindahan ke IKN bukan hanya perpindahan fisik, tetapi juga perubahan paradigma tata kelola pemerintahan secara nasional menuju smart government.
"Saya menghadap Pak Seskab [Pramono Anung] untuk membahas bagaimana skenario baik jangka pendek, menengah dan panjang terkait pemindahan PNS di IKN," tutur Anas.
"Target awal yang dapat dicapai adalah pemindahan PNS untuk persiapan pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan RI di IKN pada Agustus mendatang, kemudian disusul dengan periode perpindahan pada November dan Desember 2024," sambungnya.
Pemerintah Indonesia secara proaktif mempersiapkan pemindahan PNS ke IKN sebagai bagian dari langkah strategis untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan terintegrasi.
