Network
ZONA SURABAYA RAYA - Dalam perkembangan terbaru, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md., telah mengimbau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki dugaan transaksi yang mencurigakan selama Pemilu 2024 mendatang.
"Bawaslu harus menyelidiki dan mengungkapkannya kepada publik. Jika melibatkan uang tidak sah, biasanya pencucian uang yang terjadi. Tangkap! Sehingga rekening yang mencurigai menerima dana politik secara tidak sah dapat diperiksa," ujar Mahfud dikutip dari ANTARA, Senin, 18 Desember 2023.
Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, melaporkan peningkatan signifikan sebesar 100% dalam transaksi yang terkait dengan pencucian uang dalam kampanye Pemilu 2024 pada Semester II 2023.
"Kami melihat laporan terkait pemilu yang masif yang disampaikan ke PPATK. Peningkatan lebih dari 100%. Dalam transaksi keuangan tunai, transaksi keuangan mencurigakan, kami mendalami hal ini," kata Ivan setelah menghadiri acara Diseminasi: Securing Hasil Tindak Pidana Lintas Batas Negara di Jakarta pada tanggal 14 Desember.
Menurut Ivan, PPATK menemukan beberapa kegiatan kampanye tanpa pergerakan transaksi dalam rekening khusus dana kampanye (RKDK).
"Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian. Pendanaan kampanye dan sejenisnya—dari mana asalnya jika RKDK tidak aktif? Kami melihat potensi seseorang mendapatkan dana ilegal untuk mendukung kampanye," komentarnya.
Meskipun Ivan tidak memberikan nama-nama calon legislatif atau partai yang diduga menggunakan dana dari kegiatan pidana untuk kampanye, PPATK telah melaporkan kecurigaan ini kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.
"Kami telah menyampaikan beberapa transaksi terkait dengan angka-angka yang luar biasa. Saat ini, kami masih menunggu respons dari Bawaslu dan KPU," tambah Ivan.
