Network
Baca Juga: Lawan PDIP, PSI Siap Rebut 8 Kursi DPRD Surabaya di Pemilu 2024, Mimpi atau Realistis?
"Dulu kita juga mengenal Bang Ali Sadikin tokoh Petisi 50 di era Orde Baru," sambung politisi asal Madura yang pernah gagal menang di Pilgub Jatim ini.
Said meminta agar praktik demokrasi yang sudah tumbuh baik di Jakarta ini tidak ditarik lagi ke belakangan.
"Jangan seperti zaman kegelapan, zaman otoritarian seperti masa Orde Baru," tandas Said yang juga menjabat Ketua Banggar DPR RI ini.
4 Alasan PDIP Tolak Gubernur DKI Ditunjuk Presiden
Atas draf RUU Daerah Khusus Jakarta yang sekarang menjadi usul inisiatif DPR itu, Said Abdullah menjelaskan posisi DPR menyikapi polemik tersebut.
Baca Juga: Ini 5 Tema Debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2024 Lengkap sesuai Rilis KPU RI
Ada empat alasan mengapa PDIP menolak Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta ditunjuk Presiden.
Pertama, kekhususan tentang Jakarta tidak boleh menjadi dasar bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dipilih oleh Presiden selaku kepala pemerintahan, sebab hal itu menurut PDIP tidak ada hubungannya.
"Rumusan kekhususan Jakarta harus diterjemahkan sebagai bagian dari daerah yang menyimpan sejarah perjuangan bangsa dan negara, sekaligus daerah yang menjadi pusat kegiatan bisnis dan keuangan berskala nasional dan internasional," papar Said Abdullah.
Kedua, lanjut Said, bahwa kewenangan kekhususan Jakarta yang dijabarkan dalam RUU DKJ yang terbagi dalam kewenangan urusan pemerintahan dan kelembagaan, justru belum sepenuhnya menggambarkan kekhususan Jakarta.
Baca Juga: Debat Cawapres Pilpres 2024, KPU: Boleh Didampingi Capres, Tapi Cawapres tetap Bicara Sendiri
