Baca Juga: PORPROV JATIM, Atlet Faji Kabupaten Probolinggo Berhasil Rebut Medali Emas Lagi
Ketua Dewan Pimpinan MUI Jawa Timur KH. Mohammad Hasan Mutawakkil Alallah mengatakan, di keluarkannya fatwa ini untuk menghindari politik identitas agar suapaya tidak ada opini yang akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
"Fatwa ini untuk menghindari politik identitas agar supaya tidak ada opini yang akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa ,"ungkapnya
Untuk itu MUI Meminta kepada elit politik agar tidak menggunakan perbedaan identitas sebagai komoditas politik untuk kepentingan pribadi maupun golongan.
Baca Juga: Kenalan di Facebook Pria di Probolinggo Berujung Petaka Hingga Sembunyi di Tengah Sawah
Sehingga, diharapkan tidak terjadi perpecahan dan konflik horizontal.
“ Justru yang harus dikedepankan adalah pertarungan ide untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat," tambahnya.
Rekomendasi MUI salah satunya meminta kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh intrik politik yang menjual polarisasi identitas untuk kepentingan sesaat.
Baca Juga: Pasca Viral Istri Polisi Probolinggo Marahi Siswi Magang, Polres Terbitkan Pakta Integritas
"Yang menjurus pada perpecahan anak bangsa, bahkan semua element masyarakat harus saling memperkuat silaturahim dan komunikasi,"pungkasnya. ***