Network
ZONA SURABAYA RAYA - Proyek nasional jalan tol Probolinggo - Banyuwangi, saat ini sudah melewati berbagai macam tahapan dalam progresnya.
Tahapan yang pertama, ialah progres pembebasan lahan untuk proyek jalan tol tahap 1 Probolinggo - Besuki ialah mencapai 86,27 persen.
Hal itu ditegaskan langsung oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) melalui anak usahanya yaitu PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB).
Direktur Utama PT JPB Adi Prasetyanto mengungkapkan, pembangunan jalan tol Probolinggo Banyuwangi terbagi menjadi dua tahap pembangunan.
Tahap I, yaitu untuk menghubungkan wilayah Probolinggo hingga Besuki Kabupaten Situbondo sepanjang 49,68 kilometer.
Selanjutnya Tahap II yaitu dari wilayah Besuki Kabupaten Situbondo hingga Banyuwangi, mencapai panjang 125,72 kilometer.
Akan tetapi, mengacu pada Permenko Perekonomian No. 9 Tahun 2022, pembebasan lahan dan pembangunan Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi difokuskan pada ruas Probolinggo - Besuki.
Baca Juga: Lahan Sawah di Kabupaten Probolinggo Diaudit, Banyak Masalah?
Dengan hak konsesi selama 50 tahun dan investasi sebesar Rp10,8 triliun.
Secara rinci, hingga pertengahan Juli 2023, progres pembebasan lahan untuk Paket 1 Gending s.d Kraksaan (12,88 Km) adalah sebesar 92,57 persen.
Lalu paket 2 Kraksaan s.d Paiton (11,20 Km) sebesar 82,77 persen dan Paket 3 Paiton s.d Besuki (25,60 Km) sebesar 84,44 persen.
Baca Juga: Ular Piton 3 Meter Yang Bersarang di Sungai Probolinggo Ditangkap
“Progres konstruksi pun telah kami mulai sejak Februari 2023 lalu yang saat ini berjalan sesuai dengan jadwal pekerjaan yang telah disepakati. Secara keseluruhan progres konstruksi Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Tahap I Probolinggo-Besuki saat ini sebesar 2,53 %,” ujar Adi.
Pembangunan Tahap I Probolinggo-Besuki nantinya akan memiliki tiga Gerbang Tol (GT), yaitu GT Kraksaan, GT Paiton, dan GT Besuki.
Selain itu juga akan memiliki 3 buah simpang susun yaitu Simpang Susun (SS) Kraksaan, SS Paiton dan SS Besuki serta dilengkapi dengan 2 lokasi rest area yang terletak di Sta 33+65 di kedua arah, arah Probolinggo maupun arah Besuki.
Baca Juga: VIRAL Pray For Pacet! Netizen Colek Gubernur Jatim: Bu Khofifah Kasihan Warga Sampean
7 Seksi Tol Probolinggo-Banyuwangi
Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi terbagi atas 7 Seksi yaitu
• Seksi 1 Probolinggo-Kraksaan (12,88 Km).
• Seksi 2 Kraksaan-Paiton (11,2 Km),
• Seksi 3 Paiton-Besuki (25,6 Km),
• Seksi 4 Besuki-Situbondo (42,3 Km),
Baca Juga: Emak-emak di Probolinggo Demo di Dekat Proyek Gunung Pandak, Minta Lingkungannya Jangan Dirusak
• Seksi 5 Situbondo-Asembagus (16,76 Km),
• Seksi 6 Asembagus-Bajulmati (37,45 Km)
• Seksi 7 Bajulmati-Ketapang (29,21 Km).
Jalan tol ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dikelola oleh PT JPB selaku Badan Usaha Jalan Tol yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh JSMR sebesar 94,93 persen .
Baca Juga: Kapolres Probolinggo Bakal Ungkap Penyebab Kematian Dari Penemuan Jasad Tinggal Kerangka
PT Brantas Abipraya (Persero) sebesar 5,00 persen PT Waskita Toll Road sebesar 0,07 persen.
“Jika pembebasan lahan sesuai dengan target, maka pengerjaan kontruksi untuk Tahap I s/d Paiton dapat selesai pada Agustus 2024,” tukasnya.
Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Ruas Probolinggo-Besuki dapat memangkas waktu tempuh Probolinggo s.d Besuki yang semula sekitar 1 jam 15 menit menjadi 30 menit dengan kecepatan rata-rata 80-100 Km/jam.
Baca Juga: Warga Banyuwangi, Bandung dan Sumenep Terlibat Kecelakaan Beruntun di Probolinggo
Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi merupakan ruas pamungkas dari jaringan Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan ujung barat hingga ujung timur pulau Jawa untuk meningkatkan konektivitas serta mempermudah mobilitas orang, barang dan jasa, tuturnya.
Untuk itulah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto menghadiri kegiatan Audit Tata Ruang Lahan Sawah dan Pemantauan serta Evaluasi Lahan Sawah, di Grandwhiz Hotel Bromo, Kecamatan Sukapura.
Turut mendampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Probolinggo Hengki Cahjo Saputra. Kegiatan tersebut diikuti oleh beberapa OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Baca Juga: Petani Tembakau Probolinggo Bertabur Kebahagiaan, Tapi Pria Ini Ungkap Sulitnya Mendapat Pupuk
Audit oleh Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari.
Hari pertama diisi dengan penyampaian pemahaman tentang tata ruang lahan sawah, pemantauan dan pelaksanaan evaluasi lahan sawah.
Sementara pada hari kedua dilanjutkan dengan audit lapangan.
Baca Juga: Serunya Bermain Game Color Run di Probolinggo Habiskan 3 Kuintal Warna
Revisi RTRW di Probolinggo
Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Wilayah III pada Kementerian ATR/BPN Mochamad Darmun, Selasa 22 Agustus 2022 menyampaikan pemaparan tentang permasalahan tata ruang lahan sawah, pemantauan dan evaluasi lahan sawah.
Dijelaskannya, Direktorat Jenderal Penertiban, Pemanfaatan Ruang melakukan upaya pengawasan dan pengendalian yang basisnya pada tata ruang wilayah yang didasari dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Kami berharap OPD terkait di Kabupaten Probolinggo untuk dapatnya memberikan dukungan penuh pada pelaksanaan kegiatan ini sekaligus memecahkan persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Probolinggo,” harapnya.
Baca Juga: Polisi Probolinggo Kesulitan Ungkap Identitas Jenazah Tinggal Tulang Ditengah Hutan Jati
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto menjelaskan Pemkab Probolinggo telah merevisi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Probolinggo guna mendukung penyusunan rencana detail tata ruang pada kawasan cepat tumbuh terutama di wilayah Pantura.
Selanjutnya juga akan dilakukan revisi kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang saat ini sudah sampai pada tahap penyusunan data base di Dinas Pertanian.
Sekda Ugas berharap dengan pelaksanaan audit tata ruang lahan sawah, pemantauan sekaligus dilaksanakannya evaluasi lahan sawah.
Baca Juga: Warga Probolinggo Dihebohkan Adanya Jenazah Tinggal Tulang di Hutan Jati
Ini nantinya akan diperoleh solusi dan kebijakan yang memberikan ruang bagi pengembangan kegiatan investasi yang dapat berdampingan dengan kegiatan sektor pertanian. ***
