Network
ZONA SURABAYA RAYA - Isu kontroversial mengenai penembakan begal di Medan menjadi sorotan banyak orang di Indonesia. Walikota Medan, Bobby Nasution, mengapresiasi dan mendukung tindakan menembak mati para pelaku begal sebelum proses peradilan berjalan. Namun, hal ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Pernyataan tersebut menuai respons beragam dari masyarakat. Sebagian mendukung tindakan tegas terhadap pelaku begal, menganggapnya sebagai cara efektif untuk memberikan efek jera dan mengurangi tingkat kejahatan. Di sisi lain, banyak yang berpendapat bahwa tindakan tersebut melanggar hak asasi manusia dan tidak dapat dibenarkan.
Pada tanggal 28 Juli 2023, Kriminolog dari Universitas Indonesia, Mas Ardi Putra Prasetya, melalui Channel YouTube @TheconversationIDN, menyoroti pentingnya melihat isu ini secara holistik. Meskipun ada fenomena sosial di masyarakat yang mendukung tindakan ini, dia mengingatkan bahwa tindakan ekstraditional killing seperti ini sangat berbahaya. Hal ini bisa menciptakan kondisi yang membuka peluang tindakan semena-mena di masa depan.
Dalam pandangan Mas Ardi, perlu ada penilaian yang objektif dan proporsional terhadap kejahatan yang dilakukan. Tindakan hukuman harus seimbang dengan tingkat kejahatan yang dihadapi. Selain itu, harus ada upaya preventif yang lebih kuat untuk mencegah terjadinya kejahatan di masyarakat.
Baca Juga: Fitur Baru, Kini Pengguna WhatsApp Bisa Kirim Pesan Video Instan, Begini Cara Membuat
Dari sisi peraturan yang berlaku, polisi memang diberi wewenang untuk menggunakan senjata api dalam situasi yang mengancam nyawa. Namun, penggunaan senjata api ini harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan, seperti memberikan peringatan sebelum tindakan penembakan dilakukan.
Beberapa negara lain menerapkan kebijakan tembak mati terhadap pelaku kriminal di jalanan, seperti Brasil dan Filipina. Namun, efektivitas kebijakan ini masih diperdebatkan. Beberapa negara mengalami kegagalan dalam mencapai efek gentar dan jera yang diharapkan.
Dalam menghadapi masalah kejahatan di jalan, penting bagi kepolisian untuk melakukan riset dan mengembangkan kebijakan yang berbasis fakta. Pencegahan kejahatan harus menjadi fokus utama, dan kerjasama antara pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat diperlukan.
