Network
ZONA SURABAYA RAYA - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar beberapa waktu lalu mengusulkan agar jabatan gubernur dihapus.
Sehingga, usulan agar Gubernur itu dihapus menjadi pembicaraan hangat oleh kalangan publik hingga politisi saat ini.
Muhaimin Iskandar berpendapat, kalau penghapusan jabatan Gubernur itu untuk memanfaatkan efesiensi anggaran.
Sebab, dalam pandangan Muhaimin, Gubernur hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat saja.
Baca Juga: Pegawai Bank Diperiksa KPK Terkait Dugaan Kasus Suap Dana Hibah Pemprov Jatim
"Gubernur ngumpulin bupati atau walikota sudah tidak didengar, karena Gubernur ngomong apa saja bahasanya sudah sama dengan pusat. Lebih baik dipanggil menteri dari pada dipanggil gubernur. Itu alasannya, sehingga tidak efektif jabatan Gubernur ini,"jelas Muhaimin.
Menurut Muhaimin, kalau anggaran Gubernur ini cukup besar. Tapi kenyataannya hanyalah sebuah fungsi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.
"Anggaran-anggaran Gubernur ini besar tapi fungsinya hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat, terjadi penumpukan di situ,"paparnya.
Wakil Ketua DPR RI ini mengungkapkan, kalau anggaran untuk Gubernur dapat dialihkan demi meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
