"Saat ini siapa pun bisa memproduksi berita atau postingan dan menyebarkannya tanpa verifikasi ke semua medsos," tutur Yulianto.
Fakta tersebut, sambung Yulianto, sangat sukar untuk diberantas. Karena itu, pihaknya membutuhkan kerjasama dengan media mainstream untuk meluruskan informasi yang menyimpang.
Selain itu, masih kata Yulianto, banyaknya informasi baik jelang maupun saat Pemilu, bermuatan hoaks dan konten negatif.
Hal tersebut bisa menimbulkan efek merusak yang luar biasa di dunia nyata.
"Bahkan Dewan Pers pun tidak dapat menjangkau konten-konten disinformasi atau konten menyesatkan milik perseorangan (di medsos) ini," sebut Yulianto yang merupakan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2023.
Yulianto pun punya harapan kalau media-media besar berjaringan luas seperti PRMN dapat mengondisikan portal-portal online berbasis internet, menjadi sebuah kekuatan anyar di bidang media.
"Untuk mengangkal pemberitaan negatif di media sosial," tegasnya.
Baca Juga: Klarifikasi PRMN: Bima Arya Ingin Naik Kelas, Tertantang Maju Pilgub DKI atau Pilgub Jabar 2024