ZONA SURABAYA RAYA - Membentang sepanjang 628 kilometer, Jalur Pantai Selatan (Pansela) di Jawa Timur bagaikan tulang punggung yang menghubungkan delapan kabupaten, mulai dari Pacitan hingga Banyuwangi. Kehadirannya tak hanya menjadi primadona wisata, tetapi juga berperan penting dalam menggeliatkan ekonomi kawasan.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan konektivitas yang optimal di jalur strategis ini. Dengan target ambisius, Jalur Pansela diproyeksikan rampung dalam waktu lima tahun.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim, Mohammad Yasin, menegaskan bahwa proyek pembangunan Jalur Pansela menjadi salah satu prioritas dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
Baca Juga: Proyek Underpass Taman Pelangi Surabaya, Pemkot Gelontor Dana Awal Rp80 Miliar, Ini Peruntukannya
"Proyek yang dulunya bernama Jalur Lintas Selatan (JLS) ini telah berlangsung selama 23 tahun lebih. Panjangnya mencapai 628 kilometer," jelas Yasin dikutip dari ANTARA, Rabu, 17 April 2024.
Delapan kabupaten yang dilalui Jalur Pansela, yaitu Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi, diyakini akan merasakan manfaat ekonomi yang signifikan dengan selesainya pembangunan.
Tantangan dan Solusi
Saat ini, progres pembangunan Jalur Pansela telah mencapai 350 kilometer atau sekitar 60 persen. Namun, untuk menyelesaikan 40 persen sisanya, masih terdapat kendala utama, yaitu pembebasan lahan.
"Di antaranya untuk pembebasan lahan di wilayah Kabupaten Trenggalek membutuhkan anggaran senilai Rp200 miliar. Sedangkan di Banyuwangi sekitar Rp37 miliar," ujar Yasin.
Meskipun pembebasan lahan merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten, Pemprov Jatim menunjukkan komitmennya untuk membantu. Khususnya di Trenggalek dengan anggaran yang besar, Pemprov Jatim siap membantu.
"Sedangkan untuk Banyuwangi dengan anggaran yang lebih kecil, kami yakin mampu diselesaikan dengan dana fiskal daerahnya sendiri," kata Yasin.
Pemerintah Pusat pun telah menyatakan komitmennya untuk segera menganggarkan biaya konstruksi jika pembebasan lahan selesai.
Dampak Ekonomi yang Diharapkan
Menurut data Bappeda Jatim, produk domestik regional bruto (PDRB) kawasan utara berkontribusi sebesar 40 persen terhadap perekonomian Jatim pada tahun 2023. Di sisi lain, kawasan selatan, dengan berbagai potensinya, hanya berkontribusi 16 persen.
"Maka percepatan pembangunan Jalur Pansela menjadi prioritas yang diharapkan dapat menghilangkan disparitas antara kawasan utara dan selatan Jatim," jelas Yasin.
Dengan selesainya Jalur Pansela, diharapkan konektivitas antar wilayah di Jawa Timur, khususnya kawasan selatan, akan semakin optimal. Hal ini akan membuka peluang baru bagi pengembangan ekonomi, pariwisata, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen dan sinergi dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat, menjadi kunci utama dalam mewujudkan target ambisius ini. Jalur Pansela tak hanya menjadi jalan penghubung, tetapi juga pembuka gerbang menuju masa depan yang lebih cerah bagi Jawa Timur. ***