Network
ZONA SURABAYA RAYA - Pada Mei 1963, Pemerintah bersama tim dari IMF menyusun program stabilitas ekonomi dan diikuti dengan Deklarasi Ekonomi (Dekon).
Hal itu dilakukan oleh Presiden Soekarno dengan harapan dapat membangun kembali ekonomi Indonesia melalui jalan kapitalis-liberal.
Tak pelak hal itu pun menimbulkan reaksi dari golongan kiri PKI yang kemudian menyerang program berbau kapitalis-liberal berhaluan IMF dan kreditur barat itu.
Protes pun dilakukan dan segera bergabung dalam satu suara Front Nasional, Nahdlatul Ulama, Partai Katolik, Partai Nasional Indonesia, dan kelompok-kelompok mahasiswa.
Baca Juga: Dinilai Lebih Banyak Uang Karena Sendiri, Faktanya Kaum Jomblo Berpenghasilan Lebih Sedikit dari Berpasangan
Bereaksi terhadap protes, pada 7 September 1963 presiden Soekarno akhirnya setuju untuk mengoreksi program bersama dengan IMF tersebut.Namun, tahun 1963 tersebut juga sekaligus menjadi tahun yang menegangkan antara Indonesia dengan Barat (AS dan Inggris).
Hal itu karena Inggris telah mengakui kemerdekaan Malaysia dan Soekarno menganggap tindakan itu dapat mengganggu kestabilan Asia Tenggara.
Indonesia kemudian berbalik arah dan mulai menjalin hubungan dengan China. Tak tanggung-tanggung, Soekarno juga membentuk poros Jakarta-Peking-Phnom Penh-Pyongyang, aliansi yang kemudian mengkampanyekan "Ganyang Malaysia."
Atas tingkah Indonesia tersebut, AS mulai menuntut agar Indonesia mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia.AS menggunakan tuntutan itu sebagai syarat agar pinjaman IMF berikutnya yang telah disetujui sebelumnya dapat cair.
Baca Juga: Tradisi Modifikasi Tengkorak Bayi Suku Mangbetu Sebagai Simbol Keagungan
Namun, dengan gagah berani Soekarnoberkata "go to hell with your aid" kepada AS melalui pidato 17 Agustus 1965 dan mengakhiri kerjasama dengan IMF(termasuk dengan Bank Dunia).
Indonesia keluar dari IMF hingga kembali bergabung lagi pada 1967 saat tampuk kekuasan diduduki oleh Soeharto.***
