Network
ZONA SURABAYA RAYA - Jelang Tahun Politik, PBNU mengeluarkan SK Pengesahan Kepengurusan PCNU Kota Surabaya yang baru.
Ini membuat pengurus PCNU Surabaya merasa disingkirkan. Semula PBNU mengeluarkan SK Caretaker Jilid II untuk PCNU Kota Surabaya pada akhir Oktober 2022.
Setelah diperpanjang masa kerjanya sebanyak tiga kali, Caretaker tidak juga menyelenggarakan konferensi tanpa alasan yang jelas.
Lalu PBNU tiba-tiba melakukan penunjukan pengurus definitif PCNU Kota Surabaya untuk masa khidmat terbatas, yakni 2023-2024.
Baca Juga: Berlagak Takbiran Keliling, Belasan Gangster di Surabaya Ditangkap, Diduga Sedang Cari Musuh
"Ketua Pengurus definitif adalah ketua caretaker yang tidak berhasil menyelenggarakan konferensi itu. Ini merupakan sesuatu yang sangat janggal," ujar Ketua MWCNU Gayungan, Abdul Maliq, Selasa, 25 April 2023.
Hal itu memunculkan beberapa pertanyaan, diantaranya mengapa Caretaker jilid II tidak menyelenggarakan konferensi?
Benarkah karena tidak terpenuhinya syarat kecukupan untuk penyelenggaraan konferensi seperti disampaikan oleh H. Masduki, sekretaris Pengurus PCNU yang baru? Atau apakah karena ada penolakan?
Abdul Maliq menjawabnya dengan tegas, bahwa semuanya tidak benar. Menurutnya, Pengurus Cabang hasil Konferensi Caretaker Jilid I sangat kooperatif membantu menyediakan data-data formil dan apa yang diperlukan. Demikian pula MWC dan ranting-ranting.
"Mereka diundang, datang, diminta menandatangani pernyataan ketaatan, ditandatangani, tidak ada penolakan. Kalau kekecewaan, ya pasti ada, karena mereka sesungguhnya sudah menyalurkan aspirasinya pada konferensi yang telah berlangsung sebelumnya," jelas Abdul Maliq.
Dia menilai, kepengurusan yang "disingkirkan" oleh pusat ini lebih mengalah, dan mencoba menjauh dari kegaduhan
"Tapi mereka juga dapat (taslim) untuk menghindarkan kegaduhan, dan mengikuti saja arahan dan program Caretaker. Mereka, para pegiat NU di Surabaya hanya ingin menjaga marwah jam'iyah," terangnya.
Baca Juga: VIRAL Pria Berseragam TNI Naik NMAX Tendang Motor Ibu-ibu, Anggota DPR: Lawan Tuh KKB!
"Kalau mau disebut kendala, memang ada sedikit hambatan administratif karena beberapa MWC dan Ranting telah habis masa khidmatnya disebabkan jeda waktu 1,5 tahun yang dinyatakan sebagai status quo, di mana pengurus hasil konferensi jilid I dianggap tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SKnya," imbuhnya.
Sementara itu, warga NU, Ahmad Zamroni, yang mengaku sebagai Nahdliyin awam, mempertanyakan keputusan PBNU yang dirasa janggal.
Terlebih lagi kepengurusan PCNU kota Surabaya terbilang baik-baik saja, tiba-tiba diganti.
"Sebagai Nahdliyin amatiran yang hanya melihat suatu hal berdasarkan hati nurani, saya mempertanyakan kejanggalan keputusan PBNU mengusik ketenteraman pengurus NU Surabaya ngerumat umat dan masyarakat," ujar Zamroni.
Baca Juga: Polda Jatim Umumkan Peningkatan Laka Lantas pada Musim Libur Lebaran 2023
Keputusan dari PBNU sendiri dinilai kurang wajar. Terlebih lagi, Zamroni menilai pengurus pusat seraya tergesa-gesa melakukan pergantian kepengurusan di Kota Pahlawan.
"Baru-baru ini, ujug-ujug muncul kepengurusan baru yang terkesan 'sembunyi-sembunyi' mengumumkan diri menggantikan kepengurusan de facto PCNU Surabaya yang selama ini dipandegani yang terkasih KH.Mas Sulaiman Nur (semoga Allah ta'ala selalu menjaga beliau) sebagai Rais Syuriah, dan Dr. KH. Achmad Muhibbin Zuhri sebagai Ketua Tanfidziyah masa khidmat 2021-2026 hasil Konfercab 6 Maret 2021," ucap Zamroni
Tim Caretaker Jadi Pengurus Definitif PCNU
Berawal dari keputusan PBNU yang mendadak meng-caretaker-kan kepengurusan PCNU Surabaya de facto pada bulan Oktober 2022, karena alasan yang terbilang aneh, yakni kevakuman kepemimpinan-kedaluarsa kepemimpinan.
"Apanya yang vakum, apanya yang kedaluarsa? Maka mulai saat itu tim yang mengatasnamakan caretaker itu selama 3 bulan diberi waktu, entah untuk apa dan sudah melakukan apa, seolah mengambil peran kepengurusan untuk menyelesaikan persoalan, yang juga entah persoalannya persoalan apa," terangnya.
Tim caretaker yang dipimpin H. Umarsyah, secara mendadak dijadikan sebagai kepengurusan definitif PCNU Surabaya 2023-2024 pada 21 Maret 2023 berbekal Surat Keputusan PBNU No.203/PB01/A.II.01.45/99/04/2023 Tentang Penunjukan dan Kepengurusan Definitif Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2023-2024.
"Beberapa tokoh bereaksi seperti Wakil Ketua PWNU Jatim, KH. Abdussalam Shohib Bisri yang dalam tulisan terbuka beliau melihat ada unsur 'syubhat' dari proses penunjukan pengurus caretaker yang dijadikan definitif ini. Gus Salam, panggilan akrab beliau, memandang peristiwa ini merupakan ketidaklaziman dan bukanlah sikap yang bijak seperti yang diteladankan para Muasis NU yang selalu mengedepankan ilmu dan kemuliaan dalam berjam'iyah," ungkap Zamroni. ***
