ZONA SURABAYA RAYA – Masyarakat Kota Surabaya harus sabar menunggu untuk pelaksanaan vaksinasi dosis ke 2. Sebab, stok vaksin untuk Kota Surabaya sedang kosong.
Padahal, Kota Surabaya juga sedang mengejar herd immunity untuk membantu menanggulangi pandemic Covid – 19.
Anggota DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati cemas, jika efikasi atau kemanjuran vaksin akan berkurang.
Baca Juga: Vaksin Gratis Dosis Dua Sepi, Dinkes Surabaya: Bisa Kita Alihkan Jadi Dosis Pertama
“Jangan sampai efikasi vaksin berkurang dengan keterlambatan pelaksanaan vaksin ke 2, karena ini permasalahan yang harus dihadapi secara Nasional sebaiknya pemerintah daerah diberikan relaksasi untuk pemulihan ekonomi sembari menunggu stok vaksinasi,” ujar Ajeng yang sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Senin, 03 Agustus 2021.
Selain itu, Ajeng tak memungkiri, bahwa Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi sudah berkirim surat kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, melalui Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, terkait permintaan stok vaksin.
“Herd immunity awalnya akan dicapai pada hari kemerdekaaan akhirnya mundur diperkirakan September. Kasian masyarakat, khususnya warga kota surabaya sudah lebih 60 persen yaitu 63 persen ikut vaksinasi dan disiplin prokes hingga BOR menurun,” ujarnya.
Sedangkan, untuk sistem pelayanan vaksinasi, Ajeng berharap, bahwa perlu melakukan perbaikan, khususnya pada bidang teknologi informasi.
“Sistem pelayanan memang perlu diperbaiki dan ditingkatkan kualitas primanya. Surabaya bisa mengandalkan teknologi informasi agar tidak ada kerumunan vaksinasi massal dan pendataan vaksinasi juga diperlukan peningkatan kapasitas internet agar lancar,” jelasnya.
Selanjutnya, Politisi Gerindra juga minta Pemkot Surabaya untuk melakukan pemulihan ekonomi dengan kelonggaran aturan PPKM yang sudah diterapkan oleh Pemerintah Pusat.
Baca Juga: Vaksin Massal Gratis 3-7 Agustus 2021, Simak Tata Cara Pendaftarannya
“Tinggal pemulihan ekonomi dengan kelonggaran aturan PPKM perlu ditingkatkan dengan pengawasan yang ketat. Rakyat dan pemerintah, keduanya perlu diapresiasi dengan diadakannya kelonggaran peraturan sambil menunggu ketersediaan vaksin,” terangnya.***