Network
ZONA SURABAYA RAYA - Kementerian Sosial (Kemensos) RI memastikan bersikap terbuka dan kooperatif, untuk mendukung langkah-langkah yang diambil oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), guna melakukan tugasnya sebagai Aparat Penegak Hukum (APH).
Mensos RI, Tri Rismaharini meluruskan, bahwa dugaan kasus korupsi yang saat ini diselidiki KPK, adalah kejadian pada tahun 2020 lalu, saat dirinya belum menjabat sebagai Menteri Sosial.
"Kejadiannya tahun 2020, saya dilantik pada tanggal 27 Desember 2020, dan kejadiannya ini sekitar bulan September. Jadi saya ngga tahu masalahnya," kata Risma melalui rilis Kementerian Sosial RI, Rabu 24 Mei 2023.
Baca Juga: Dugaan Korupsi Penyaluran Bansos PKH, KPK Geledah Gedung Kementerian Sosial RI!
Dugaan kasus yang sedang ditangani KPK, adalah dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan penyaluran Bantuan Sosial Beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Progam Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020, yang dimana Risma belum menjabat menjadi Menteri Sosial, bahkan dirinya masih berstatus Wali Kota Surabaya kala itu.
Dalam penanganan kasus ini, Mensos Risma menyatakan sikap kooperatif dan tidak akan melakukan intervensi apapun, tugas yang sedang dilakukan tim KPK saat melakukan penyidikan di kantor Kementerian Sosial pada Selasa 23 Mei 2023 kemarin.
"Saya ngga tahu di (ruang) atas nyari dokumen apa. Terus kembali pulang pamit ke saya. Terus saya anter ke bawah, dan saya naik lagi melanjutkan pekerjaan saya," terangnya.
KPK diketahui mendatangi kantor Kemensos untuk melakukan tugas pengumpulan informasi dan data, terkait masalah tersebut.
Selama prosesnya, Kemensos bersikap kooperatif dan mendukung tugas-tugas penegakan hukum yang sedang dilakukan KPK.
