ZONA SURABAYA RAYA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, mengeluarkan fatwa haram dalam politik indentitas.
Fatwa yang dikeluarkan ini, mengingat akan dilaksanakan pesta demokrasi 5 tahunan yaitu Pileg, Pilpres dan Pilkada 2024.
Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Jawa Timur ini tertuang dalam hasil keputusan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2023.
Alasan dikeluarkannya fatwa haram ini adalah perkambangan politik tanah air, masih terdapat pihak-pihak yang menonjolkan identitasnya.
Baca Juga: Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Probolinggo, Apresiasi Perbaikan Jalan Tegalsiwalan - Banyuanyar
Selain itu, mendiskreditkan identitas orang lain, baik identitas agama, budaya, ras dan sebagainya.
Akibatnya terjadi gesekan antar masyarakat yang menjurus pada penghinaan dan perpecahan.
Landasan hukumnya fatwa haram MUI Jawa Timur tersebut diantaranya tedapat dalam surat QS. al-Hujurat [49]: 11.
Baca Juga: PORPROV JATIM, Atlet Faji Kabupaten Probolinggo Berhasil Rebut Medali Emas Lagi
Ketua Dewan Pimpinan MUI Jawa Timur KH. Mohammad Hasan Mutawakkil Alallah mengatakan, di keluarkannya fatwa ini untuk menghindari politik identitas agar suapaya tidak ada opini yang akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
"Fatwa ini untuk menghindari politik identitas agar supaya tidak ada opini yang akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa ,"ungkapnya
Untuk itu MUI Meminta kepada elit politik agar tidak menggunakan perbedaan identitas sebagai komoditas politik untuk kepentingan pribadi maupun golongan.
Baca Juga: Kenalan di Facebook Pria di Probolinggo Berujung Petaka Hingga Sembunyi di Tengah Sawah
Sehingga, diharapkan tidak terjadi perpecahan dan konflik horizontal.
“ Justru yang harus dikedepankan adalah pertarungan ide untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat," tambahnya.
Rekomendasi MUI salah satunya meminta kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh intrik politik yang menjual polarisasi identitas untuk kepentingan sesaat.
Baca Juga: Pasca Viral Istri Polisi Probolinggo Marahi Siswi Magang, Polres Terbitkan Pakta Integritas
"Yang menjurus pada perpecahan anak bangsa, bahkan semua element masyarakat harus saling memperkuat silaturahim dan komunikasi,"pungkasnya. ***