ZONA SURABAYA RAYA - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menangani kasus yang menyeret 12 Badan Usaha Milik Negara sejak 2021.
Terbaru, angka ini akan bertambah sejak Menteri BUMN menyatakan akan ada satu kasus lagi yang terkuak.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung mengatakan bahwa perkara dugaan korupsi di internal 12 perusahaan BUMN berdasarkan laporan Menteri BUMN.
Terdapat pula kasus baru yang dilaporkan berasal dari sektor keuangan.
Baca Juga: Komisi VI DPR RI Nilai Kontraktor BUMN punya Peran Penting dalam Pembangunan IKN, Apa Itu?
Tiga di antaranya PT Waskita Karya Tbk, PT Garuda Indonesia Tbk, dan PT Asabri (Persero).
Kejagung terus mendalami perkara korupsi di internal Garuda Indonesia dan Waskita Karya. Belum diketahui siapa saja sisanya.
Nama BUMN tersebut belum diungkap detailnya karena menunggu penyelidikan mendalam oleh Kejagung.
Di antara sejumlah kasus pada BUMN tersebut, beberapa telah sidang.
Ada pula yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht.
Biasanya, putusan pengadilan dinyatakan berkekuatan hukum tetap adalah ketika putusan tidak diajukan banding atau kasasi setelah 14 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan kepada pemohon, maka putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap.
Sejauh ini, kasus korupsi Jiwasraya dan Asabri terbukti telah merugikan negara masing-masing sebesar Rp16,8 triliun dan Rp22,7 triliun.
Keduanya berasal dari sektor yang beririsan dengan keuangan.
Sebagai informasi tambahan, selama periode kepemimpinan BUMN saat ini, ada 159 BUMN yang tersandung kasus dugaan korupsi semenjak 2019, di mana 53 orang yang terlibat kini telah ditetapkan sebagai tersangka.
Diluar dari kedua belas kasus tersebut, Kapuspenkum Kejagung menyampaikan ada kasus baru BUMN yang belum pihaknya tampilkan ke publik.
Adapun kasus tersebut menyangkut satu perusahaan plat merah.***