Network
ZONA SURABAYA RAYA- Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBH CHT) yang cukup besar menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik.
DBH CHT ini merupakan timbal balik dari cukai yang dipungut dari produk turunan dari tembakau.
Karena itulah, Pemkab Gresik melalui Dinas Sosial (Dinsos) menegaskan bahwa penggunaan DBH CHT ini untuk kesejahteraan masyarakat.
Hal itu diungkapkan Wakil Bupati (Wabup) Gresik Aminatun Habibah dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik dr. Ummi Khoiroh dalam kegiatan sosialisasi regulasi Perbup Nomor 70 Tahun 2022, Sabtu, 24 Desember 2022.
Baca Juga: Gempur Rokok Ilegal, Bupati Gresik Gus Yani: Hanya Merugikan Negara!
Kegiatan ini dihadiri oleh penyuluh pertanian lapangan dari 8 kecamatan dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Wabup Gresik Aminatun Habibah.
Wabup menjelaskan, DBH CHT merupakan timbal balik dari cukai yang dipungut dari produk turunan dari tembakau. Tentunya produk-produk tersebut merupakan produk legal yang sudah membayar cukai.
"Cukai yang diterima dari rokok legal inilah, yang dananya dikembalikan kepada Kabupaten Gresik untuk digunakan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, kita di Kabupaten Gresik bersama semua pihak akan terus mensosialisasikan pentingnya "menggempur" rokok ilegal," papar Wabup.
Baca Juga: 7 Polwan Dapat Jabatan Mentereng, Salah Satunya dari Surabaya, Siapa Dia? Simak Daftar Lengkapnya
Dalam ranah Dinas Sosial, DBH CHT dimanfaatkan untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk petani tembakau, dan masyarakat rentan yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Ke depan, DBH CHT ini kita lebarkan untuk pemberian bantuan sosial kepada masyarakat rentan yang benar-benar membutuhkan bantuan. Kelompok masyarakat rentan yang dimaksud disini adalah mereka yang tidak bisa masuk DTKS," terang Wabup.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik dr. Ummi Khoiroh menjelaskan, selain sosialisasi, kegiatan ini juga untuk verifikasi terhadap para penerima manfaat.
Dengan adanya verifikasi tersebut, diharapkan bansos yang diberikan bisa benar-benar diterima manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan. ***
