Network
ZONA SURABAYA RAYA - Pemerintah Indonesia siap menerapkan prinsip-prinsip ESG guna mendukung infrastruktur berkelanjutan dan tangguh. Namun demikian dibutuhkan peranan sektor swasta dalam mengadaptasi standar-standar kualitas SDG.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak lebih banyak perusahaan terjun ke bisnis yang mengadopsi langkah-langkah Environment, Social, and Governance (ESG) karena implementasinya berkorelasi positif kepada kinerja keuangan perusahaan.
Perusahaan dengan penerapan ESG kuat akan lebih mudah memasuki pasar baru dan memperluas operasi, karena lebih banyak negara yang memudahkan penerbitan izin bagi perusahaan semacam itu,” kata Menko Airlangga dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Selain itu, bsnis dengan tata kelola yang baik (good governance), ujarnya, juga akan mampu menghadapi berbagai tekanan dari regulator, para aktivis lingkungan, serikat pekerja, dan sebagainya.
Baca Juga: Menko Airlangga Dorong Kontribusi Koperasi Terhadap PDB Hingga 5,5 Persen
Di samping itu, konsumen juga lebih menyukai merek produk yang menjunjung nilai-nilai yang baik dan ramah lingkungan.
Investasi bertema ESG atau SDG juga mengalami tren peningkatan seiring semakin pedulinya investor terhadap isu-isu keberlanjutan. Pada tahun 2016, Bursa Efek Indonesia mencatat hanya 1 produk ESG di pasar modal, sementara di tahun 2021 jumlahnya meningkat drastis menjadi 15 produk dengan nilai Rp3,45 triliun.
Pemerintah juga telah menerbitkan SDG Bond perdana pada 2021 lalu dan juga obligasi bertema SDG senilai total Rp35,2 triliun.
Lebih lanjut Menko Airlangga menuturkan seluruh dunia saat ini sedang dihadapkan pada tantangan “Badai yang Sempurna” (The Perfect Storm) yang merupakan krisis multidimensi yang kompleks dan terjadi pada saat bersamaan. Tantangan yang juga dikenal dengan 5C tersebut terdiri dari pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, Conflict antara Rusia-Ukraina, Climate Change, Commodity Prices, dan Cost of Living.
