ZONA SURABAYA RAYA - Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan Japan Initiative sedang menjalankan upaya kolaboratif yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam program bantuan sosial permakanan untuk lansia dan yatim piatu.
Kolaborasi ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses review program tersebut, yang mencakup penilaian terhadap pemberian makanan siap saji kepada kelompok sosial yang membutuhkan.
Pemerintah Kota Surabaya telah menegaskan komitmennya untuk menjaga kesejahteraan warganya melalui berbagai inisiatif, termasuk layanan terbaik, program permakanan, layanan kesehatan gratis, dan pendidikan gratis.
Febrina Kusumawati, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Surabaya, menjelaskan bahwa tujuan dari kolaborasi antara Japan Initiative dan Yayasan Tifa adalah untuk memberikan dukungan dalam evaluasi program permakanan yang telah berlangsung selama ini.
Baca Juga: Pendonor Darah 50 Kali Dapat Penghargaan dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Pada HUT ke-78 PMI
Kegiatan evaluasi ini dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 23 September 2023.
"Melalui evaluasi ini, pemerintah dapat memiliki pemahaman yang lebih baik sebelum merencanakan program-program di masa depan. Hal ini bertujuan untuk menilai dampak program tersebut terhadap masyarakat, kualitas gizi dalam makanan yang diberikan, dan tingkat ketepatan sasaran penerima manfaat," kata Febri, sebutan akrab Febrina Kusumawati.
Febri juga menyampaikan apresiasi dari Japan Initiative terhadap program permakanan yang telah dilaksanakan oleh Pemkot Surabaya untuk kelompok lansia, paca, dan yatim piatu.
Program ini dianggap sangat positif karena memberikan kontribusi positif bagi warga.
Selanjutnya, kegiatan evaluasi akan melibatkan diskusi mendalam bersama warga di beberapa kecamatan, yaitu Sawahan, Lakarsantri, Gunung Anyar, Pabean Cantian, dan Jambangan, yang menjadi kecamatan terpilih dalam uji coba program review di Kota Surabaya.
"Pembahasan akan melibatkan akademisi serta administrator dari Bappeda Gresik dan Bappeda Sidoarjo. Hasil dari proses voting yang dihasilkan akan menjadi masukan khusus bagi pemerintah terkait program permakanan ini," jelasnya.
Selain itu, dalam pelaksanaan program review, berbagai pihak juga terlibat, termasuk Bappeda Kota Surabaya, perwakilan Bappeda Gresik dan Sidoarjo sebagai evaluator, akademisi, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya.
Baca Juga: Viral! Mata Siswi SD Kelas 2 di Gresik Ini Buta Usai Dicolok Tusuk Bakso oleh Kakak Kelas
Seluruh hasil evaluasi ini akan menjadi panduan bagi Pemkot Surabaya dalam perencanaan program di masa yang akan datang. ***