Network
ZONA SURABAYA RAYA - Dalam perkembangan politik yang signifikan, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, telah berjanji untuk mengevaluasi Undang-Undang Cipta Kerja jika berhasil dalam Pemilu 2024.
Pengumuman ini menarik perhatian, terutama dari sektor buruh, yang berharap bahwa evaluasi ini akan lebih dari sekadar retorika.
Said Iqbal, Presiden Partai Buruh dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menyatakan apresiasi atas kesediaan Ganjar Pranowo untuk mempertimbangkan kembali undang-undang kontroversial tersebut.
Namun, ia menekankan perlunya tindakan nyata, menyatakan, "Jangan hanya sekadar kata-kata, jangan berhenti pada kata-kata dan janji," selama konferensi pers pada Jumat, 15 Desember 2023.
Said menyoroti pentingnya memahami kompleksitas Undang-Undang Cipta Kerja, terutama mengenai masalah upah dan outsourcing. Ia mendorong calon presiden untuk fokus pada aspek kunci, khususnya menanggapi kenaikan upah dan praktik outsourcing.
"Ketika seorang calon presiden menyatakan niat untuk meninjau Undang-Undang Cipta Kerja, biarkan mereka mengatasi dua masalah: kenaikan upah dan outsourcing. Jika mereka setuju dengan upah saat ini, itu berarti mereka tidak jujur dalam merevisi undang-undang. Jika mereka mengakui keberlanjutan outsourcing, itu menunjukkan adanya penipuan," ujarnya.
Meskipun ada keraguan, Said mengakui dan mengapresiasi setiap calon presiden yang menunjukkan kepedulian terhadap isu buruh.
"Namun, kami mengapresiasi sikap Ganjar Pranowo. Bagaimana dengan dua kandidat lainnya? Dua kandidat lainnya belum mengungkapkan apapun," tambahnya.
Said juga menyatakan kekecewaannya atas pernyataan kandidat presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang menyarankan agar buruh tidak terlalu banyak menuntut selama pertemuan dengan rekan-rekan bisnis.
