Network
Kalau dulu sebelum ada SPBE dan tidak ada TTE, maka tanda tangan dilakukan secara manual.
Sehingga ketika pimpinan sedang keluar daerah harus menunggu bahkan hingga beberapa hari. Tetapi dengan teknologi TTE ini mampu meyakinkan.
“Misalnya ada surat yang mendesak untuk ditandatangani dan posisi ada di Jakarta, maka bisa langsung tanpa harus menunggu pulang. Namun demikian, filenya harus dikirim dulu untuk dipelajari. Nantinya tanda tangan elektronik ini diharapkan diterapkan pada semua OPD, khususnya OPD yang memberikan pelayanan kepada masyarakat,” terangnya.
Sekda Soeparwiyono menegaskan inovasi penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memberikan peluang untuk menghasilkan sistem pengawasan, sistem administrasi dan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah.
“Saya berharap Kominfo sebagai OPD teknis SPBE bersama-sama dengan OPD lain yang masuk dalam tim harus pro aktif. Oleh karena itu saya minta dengan waktu 2,5 bulan harus kita maksimalkan. Kegiatan ini harus segera ditindaklanjuti dengan rakor teknis dan lain sebagainya,” tegasnya.
Sementara Kepala Diskominfo Kabupaten Probolinggo Yulius Christian menyampaikan dengan menyusun arsitektur SPBE dan peta rencana diharapkan kegiatan pelayanan kepada masyarakat berbasis elektronik terkait pemerintahan itu akan berjalan maksimal.
“Pelayanan akan lebih cepat dan tentunya akuntabilitas akan lebih tinggi. Kemudian direncanakan sebelumnya, sehingga tidak ada. Dengan demikian hasilnya bisa lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat,” tulisnya.
Terkait dengan TTE jelas Yulius, sudah terjalin kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sejak bulan Mei 2022. Tetapi masih butuh waktu untuk penyelarasan dan lain sebagainya.
“Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan peluncuran penggunaan TTE. Kita berharap semua OPD nantinya menggunakan TTE, walaupun dengan menerapkannya TTE tidak serta menghapus tanda tangan basah,” jelasnya.
