Network
ZONA SURABAYA RAYA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif bakal mengkaji kemungkinan untuk melibatkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk ikut mengawasi distribusi LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram.
"Untuk pengawasan LPG ini, kementerian kami harus diperkuat karena tidak memiliki elemen-elemen untuk itu. Kami akan mengkaji kemungkinan BPH Migas untuk bisa melakukan pengawasan sekaligus karena (gas) dan BBM sudah dilakukan, kenapa tidak dipaketkan sekaligus," sebut Arifin dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu, 2 Juni 2021.
Baca Juga: Belasan Warga Surabaya Tertipu Properti Abal-abal, Uang Rp11 Miliar Melayang
Arifin mengatakan pemerintah memang mengusulkan perubahan skema penyaluran subsidi LPG dari yang semula subsidi barang atau tabung menjadi skema nontunai terintegrasi dengan bantuan sosial ke masyarakat.
Subsidi LPG 3 kilogram pun masih akan tetap diberikan kepada rumah tangga, usaha mikro, petani serta nelayan.
Namun, Arifin mengatakan penyaluran subsidi LPG masih terkendala akurasi data. Pasalnya, sejak 2015 lalu, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak pernah diperbaiki.
Baca Juga: Polemik Hari Jadi Kota Surabaya, Wakil Ketua DPRD AH Thony: Bisa Dibentuk Pansus HJKS
"DTKS baru akan ditetapkan tiap bulan untuk mengakomodasi dinamika sosial masyarakat. Kami sangat dukung perbaikan DTKS untuk basis data bantuan sosial dan subsidi energi," katanya.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022, Subsidi LPG diusulkan sebesar 7,4-7,5 juta metrik ton (MT), sama dengan alokasi APBN 2021 sebesar 7,5 juta MT.
