Network
ZONA SURABAYA RAYA - Kementerian Unifikasi Korea Selatan membuat rincian laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara untuk pertama kalinya Kamis, 30 Maret 2023.
Laporan tersebut menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang meluas oleh Korea Utara, seperti eksekusi publik dan penyiksaan.
Laporan setebal 450 halaman yang akan diterbitkan secara resmi Jumat ini ditulis berdasarkan sekitar 1.600 kasus pelanggaran hak asasi manusia yang diuji oleh 508 pembelot Korea Utara antara 2017 dan 2022, menurut kementerian tersebut.
Baca Juga: Gelar Latihan Militer, Korea Utara Serukan Siap Perang Melawan Amerika Serikat dan Sekutu!
Ini adalah pertama kalinya pemerintah membuka kepada publik laporan tahunannya tentang catatan buruk hak asasi manusia Korea Utara sejak mulai menyusunnya pada tahun 2018 di bawah Undang-Undang Hak Asasi Manusia Korea Utara yang disahkan pada tahun 2016.
“Publikasi laporan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan situasi hak asasi manusia Korea Utara secara praktis,” kata kementerian yang bertanggung jawab atas urusan antar-Korea.
Laporan itu mengatakan hak hidup rakyat Korea Utara tampaknya "secara serius" terancam karena penggunaan kekuasaan "sewenang-wenang" oleh otoritas Korea Utara untuk pelanggaran hak asasi manusia.
Rezim Korea Utara telah mengeksekusi orang secara luas dan bahkan menerapkan hukuman mati untuk kegiatan yang meliputi menonton dan menyebarkan video yang diproduksi di Korea Selatan, serta kegiatan yang berhubungan dengan agama dan takhayul, katanya.
