ZONA SURABAYA RAYA - Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) diduga dikorupsi oleh salah satu PJ Kepala Desa non aktif di Kabupaten Probolinggo.
BLT DD diduga dikorupsi oleh PJ Kepala Desa Nonaktif di Kabupaten Probolinggo ini, ialah totalnya mencapai Rp136 juta.
Bantuan untuk rakyat yang dikorupsi oleh Pj Kepala Desa Nonaktif ini, terjadi di Desa Ranuwurung Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.
Baca Juga: Saksi Mata Ungkap Kronologi Dua Bocah di Probolinggo Tenggelam Diwisata Kum-kum
Dana bantuan BLT DD yang diduga dikorupsi itu ialah BLT DD Covid-19 dan saat ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo.
Tersangka yang diduga melakukan korupsi Dana BLT DD Covid-19 ini ialah Wahyudi Sofyan yang sebelumnya menjabat sebagai PJ Kepala Desa Ranuwurung Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.
Selain itu terduga terpidana korupsi ini oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Kraksaan Kabupaten Probolinggo.
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, David Palapa Duarsa mengatakan, kalau pelimpahan perkara tahap II ini dilakukan setelah berkas perkara tersangka dinyalakan P21.
Baca Juga: Dua Bocah Kembar Berusia 8 Tahun Tenggelam di Wisata Kum-Kum Probolinggo, Satu Meninggal
Bahkan, pihak kejaksaan sendiri memiliki waktu penahanan selama 20 hari terhitung sejak 8 hingga 27 November 2023.
Untuk selanjutnya dilakukan proses pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.
"Kami masih dalam proses menyiapkan berkas-berkas dakwaan untuk persidangan," jelasnya, pada wartawan seperti dikutip pada Jum'at 10 November 2023.
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo ini juga menjelaskan, kalau kasus dugaan korupsi ini terjadi pada 15 Maret 2022 lalu.
Dimana saat itu tersangka yang menjabat sebagai Pj Kepala Desa Ranuwurung Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, melakukan pencarian BLTDD.
Total anggaran yang dicairkan itu mencapai Rp136.800.000 untuk selanjutnya diberikan pada warga.
Akan tetapi kenyataannya bantuan tersebut tidak dijadikan kepada penerima manfaat di desanya. ***